
RADAR BOGOR - Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama lembaga terkait resmi mewacanakan kewajiban registrasi ulang melalui platform Perlinsos (Perlindungan Sosial) bagi seluruh warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dilansir dari YouTube Cek Bansos, kebijakan ini berlaku baik bagi penerima bantuan sosial (bansos) yang sudah aktif maupun masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah sama sekali, sebagai bagian dari persiapan pencairan bantuan sosial tahun 2027.
Pendaftaran Bisa Dilakukan Mandiri atau Melalui Agen
Masyarakat dapat melakukan registrasi Perlinsos secara mandiri atau melalui agen Perlinsos yang telah ditunjuk di masing-masing wilayah.
Kebijakan ini menekankan bahwa para pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga operator desa nantinya akan diwajibkan menjadi agen Perlinsos untuk membantu proses pendaftaran warga, khususnya kelompok lansia dan masyarakat yang tidak memiliki akses digital atau perangkat ponsel.
Keberadaan agen Perlinsos ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan yang kesulitan mengakses teknologi digital secara mandiri, tetap dapat terdaftar dan terdata dengan baik dalam sistem perlindungan sosial pemerintah.
Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan
Proses pendaftaran melalui agen Perlinsos tergolong sederhana. Warga yang ingin mendaftar cukup menyertakan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor rekening pribadi (jika memiliki).
Bagi warga yang tidak memiliki nomor ponsel, sistem pendaftaran tetap dapat memproses tanpa nomor telepon aktif.
Tahapan Pendaftaran Melalui Agen Perlinsos
Berdasarkan simulasi pendaftaran yang dilakukan melalui agen Perlinsos di tingkat dusun, berikut alur proses registrasinya:
Agen memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon pendaftar ke dalam sistem.
Dilakukan proses verifikasi wajah (face recognition) terhadap calon pendaftar.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




