Bansos PKH hingga BPNT Bisa Ditangguhkan, Ini Aturan dan Cara Sanggah Data

RADAR BOGOR - Penerimaan bantuan sosial (bansos) tidak hanya bergantung pada tercatatnya nama dalam daftar penerima. Kesesuaian data keluarga, kondisi ekonomi, dan pemenuhan kewajiban program turut memengaruhi kelanjutan bantuan PKH, BPNT, PIP, YAPI, serta PBI-JK.

Melansir dari kanal Youtube Anamovie pada Kamis, 29 Oktober 2026, sejumlah hal yang perlu diperhatikan meliputi kewajiban penerima PKH, pendataan melalui aplikasi Perlinsos, perubahan status akibat data yang dikeluarkan dari sistem, hingga perpanjangan penyaluran bantuan beras 30 kilogram bagi KPM yang belum menerimanya.

Baca Juga: Nasib Guru Honorer pada 2027, Anggaran Gaji dan Aturan Baru Mulai Dibahas

Kewajiban Penerima PKH Berdasarkan Komponen

Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) perlu menjalankan kewajiban sesuai komponen yang dimiliki. Ketentuan ini mencakup aspek kesehatan dan pendidikan.

Komponen kesehatan

Ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia dini atau balita perlu menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala di posyandu. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kewajiban penerima PKH dengan komponen kesehatan.

Komponen pendidikan

Anak penerima PKH di tingkat SD, SMP, hingga SMA ditargetkan memiliki kehadiran sekolah minimal 85 persen. Pendamping sosial memperbarui data kehadiran setiap bulan.

Baca Juga: Ban Mobil Cepat Gundul Sebelah? Bushing Arm Aus Bisa Jadi Penyebab

Jika tingkat kehadiran hanya mencapai 60 persen atau 70 persen, bantuan untuk komponen pendidikan berisiko ditangguhkan. Karena itu, keluarga perlu memastikan anak memenuhi ketentuan kehadiran yang berlaku.

Pendataan KPM Melalui Perlinsos