RADAR BOGOR - Pemutakhiran desil kini jadi perhatian banyak penerima bantuan sosial (bansos). Sejumlah penerima bansos yang dulu lancar mencairkan bantuan kini tidak lagi menerimanya akibat desil.
Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pun ada yang tidak bisa diusulkan karena alasan yang sama.
Akibatnya, banyak masyarakat ingin mengubah desil agar sesuai kenyataan. Namun di tengah upaya itu, muncul praktik calo yang justru merugikan.
Pendamping PKH, Achmad Haris Efendy, mengingatkan masyarakat agar tidak sampai menjadi korban. "Ada yang ingin menurunkan desil, harapannya desilnya itu bisa berubah, tapi malah boncos," ujarnya, dikutip dari YouTube Ach Haris Efendy.
Desil Memengaruhi Pencairan Bansos
Menurut Achmad Haris Efendy, desil memengaruhi pencairan berbagai bantuan, mulai dari PKH, BPNT, PBI, hingga PIP.
Peringkat desil ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memanfaatkan banyak sumber data.
Data tersebut berasal dari Badan Pertanahan untuk mengecek tanah, Samsat untuk kepemilikan kendaraan, PLN, Kemensos, dan Dukcapil.
Seluruhnya digabung, lalu dianalisis sistem untuk menentukan seseorang masuk desil berapa.
Tak sedikit masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai. Ada yang tercatat desil 7, padahal menurut keluarga seharusnya desil 3 atau 4.
Modus Calo Pemutakhiran Desil
Achmad Haris Efendy menceritakan adanya warga yang dijanjikan desilnya bisa turun, tetapi diminta membayar sejumlah uang. "Desilnya belum tentu turun atau belum tentu berubah, tapi uangnya sudah menghilang," katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
