RADAR BOGOR - Hari ini 28 Oktober 2025 ditandai dengan kabar pencairan bansos secara masif di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berbagai laporan di media sosial menunjukkan adanya saldo masuk di Kartu KKS, baik bansos PKH maupun BPNT.
Meskipun banyak KPM yang mengira dana tersebut adalah alokasi Tahap 4, mayoritas konfirmasi membuktikan pencairan besar-besaran ini adalah dana susulan (rapel) dari tahap sebelumnya, khusus bagi KPM yang baru menerima Kartu KKS Merah Putih (peralihan dari PT Pos).
Dikutip dari YouTube Arfan Saputra Channel, hampir seluruh laporan pencairan hari ini datang dari KPM yang statusnya KKS baru atau peralihan dari Kantor Pos. Dana yang masuk umumnya merupakan gabungan (dobel) dari Tahap 2 dan Tahap 3, berikut poin pentingnya:
Bukan Tahap 4: Pencairan dalam jumlah besar (Rp1.200.000 atau Rp1.500.000) yang terjadi secara serentak di KKS baru ini adalah dana rapel Tahap 2 dan Tahap 3, bukan Tahap 4 (Triwulan IV).
Pencairan Dobel: Banyak KPM baru yang menerima pembayaran "dobel," yang berarti saldo Tahap 2 dan Tahap 3 masuk bersamaan. Contohnya: BPNT Tahap 2 (Rp600.000) dan Tahap 3 (Rp600.000) dengan total Rp1.200.000.
PKH Menyusul BPNT: Beberapa KPM melaporkan PKH Mandiri sudah cair, sementara BPNT harus menunggu. Sebaliknya, KKS BRI melaporkan BPNT sudah cair, sementara PKH menyusul.
Pola ini menunjukkan bahwa proses rapel tahap sebelumnya masih berjalan secara bertahap dan tidak selalu bersamaan.
Pencairan dana yang masif ini adalah kabar baik, terutama bagi KPM baru yang telah lama menantikan Kartu KKS dan dananya. KPM diimbau untuk:
- Jangan Terburu-buru: Tidak perlu panik atau terburu-buru mengecek saldo ke ATM. Manfaatkan layanan mobile banking untuk memantau saldo dari rumah.
- BLT Kesra Masih Ditunggu: KPM juga tetap berharap agar BLT Kesra (Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat) dapat segera menyusul cair setelah proses verifikasi data diselesaikan.
- Verifikasi Data: Jika Anda adalah KPM bansos baru dan belum menerima dana rapel ini, segera konsultasi dengan pendamping sosial untuk memastikan status kepesertaan masih aktif di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).***