RADAR BOGOR - Pencairan bansos Progam Keluarga Harapan (PKH) kembali dilanjutkan pemerintah pada bulan November 2025.
Bansos yang telah memasuki tahap penyaluran keempat ini difokuskan agar keluarga penerima manfaat (KPM) bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Proses penyaluran bansos PKH tahap ini menyasar beberapa komponen sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Lantas, siapa saja komponen PKH tahap empat yang mulia dicairkan secara bertahap pada bulan ini? Berikut penjelasannya.
Baca Juga: Bikin KPM Full Senyum di Akhir Tahun 2025, Selain Bansos PKH dan BPNT Ini Rincian 3 Bansos Tambahan
Komponen Bansos PKH
Dilansir dari laman resmi Kemensos, sedikitnya ada 8 komponen penerima manfaat yang akan mendapatkan bansos PKH dari pemerintah.
Setiap komponen akan mendapatkan dana bantuan yang cukup bervariasi, mulai dari Rp900 ribu hingga Rp10 lebih juta per tahun.
Berikut rincian komponen PKH lengkap dengan nominalnya:
1. Ibu hamil: Rp3.000.000 per tahun
2. Anak usia 0 sampai 6 tahun: Rp3.000.000 per tahun
3. Anak SD: Rp900.000 per tahun
4. Anak SLTP: Rp1.500.000 per tahun
5. Anak SLTA: Rp2.000.000 per tahun
6. Disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun
7. Lansia: Rp2.400.000 per tahun
8. Korban pelanggaran HAM berat: Rp10.800.000 per tahun
Dana bantuan dari bansos ini akan disalurkan oleh pemerintah melalui Bank Himbara dan PT POS Indonesia.
KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa mencarikannya secara langsung melalui mesin ATM atau agen BRILink terdekat.
Sementara itu, untuk penerima manfaat yang bantuannya disalurkan melalui PT POS Indonesia, mereka bisa datang secara langsung ke kantor Pos terdekat setelah menerima undangan pencairan.
Pemerintah memastikan bansos PKH tahap ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Oleh karena, Kemensos telah melakukan tahapan verifikasi dan validasi data KPM terlebih dahulu sebelum menyalurkan bansos tahap empat tersebut.
Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar bansos PKH bisa tepat sasaran, yaitu dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai patokan.
Melalui data yang dikelola oleh Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) itu pemerintah bisa menentukan masyarakat yang berhak mendapat bansos di akhir tahun 2025 ini.***
