RADAR BOGOR – Kabar kurang menyenangkan datang bagi beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos.
Banyak KPM yang mendapati saldo KKS mereka kosong, meskipun nominal BLTS Kesra Rp900 ribu sudah dijadwalkan cair.
Penyebab utamanya ternyata sederhana, yakni posisi desil sosial ekonomi mereka terdeteksi tinggi di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Posisi desil ini menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak.
Desil 6 sampai 10 menandakan status ekonomi yang relatif lebih tinggi, sehingga KPM dengan posisi ini secara otomatis tidak menerima bantuan.
Sayangnya, sistem ini terkadang meminggirkan KPM yang sebenarnya masih layak secara ekonomi.
Namun ada kabar baik. Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, sistem ini memungkinkan desil naik dan turun tergantung pada hasil verifikasi di lapangan.
Bagi KPM yang merasa desilnya terlalu tinggi, ada prosedur resmi untuk menurunkan desil agar bisa kembali menerima bantuan:
1. Siapkan Dokumen Utama
- Foto KTP Pengurus Bansos: KTP sesuai data KKS.
- Foto Kartu Keluarga (KK): Agar identitas keluarga dapat diverifikasi.
- Foto Rumah Tampak Depan dan Dalam: Sertakan lantai, dinding, ruang tamu, pintu menuju dapur atau kamar, serta atap rumah jika memungkinkan.
Foto harus jelas agar petugas dapat memverifikasi kondisi rumah secara akurat.
Bagi yang tinggal menumpang atau mengontrak, foto rumah yang saat ini ditempati wajib dilampirkan lengkap dengan keterangan status tempat tinggal.
Sistem geotagging akan memeriksa kesesuaian lokasi rumah dengan alamat KTP.
2. Ajukan Request Pembaruan Data
- Pengajuan dapat dilakukan melalui pendamping PKH, operator SIKS-NG di desa/kelurahan, atau secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos.
- Pengajuan yang dilakukan antara tanggal 1–11 setiap bulan akan diproses pada bulan berikutnya.
Pengajuan di atas tanggal 11 akan diproses dua bulan kemudian.
3. Survei Lapangan dan Verifikasi
Pendamping akan melakukan survei ground check ke rumah KPM untuk memastikan kondisi yang diajukan sesuai dengan kenyataan.
Kejujuran sangat penting karena data NIK sudah terhubung dengan berbagai sistem pemerintah. Setiap ketidaksesuaian dapat menghambat proses persetujuan.
Biasanya, bansos baru dapat cair dalam 1–2 tahap penyaluran berikutnya, atau berkisar antara 4–6 bulan setelah pengajuan berhasil diverifikasi.
Meskipun memerlukan waktu, langkah ini adalah prosedur resmi agar KPM yang masih layak tetap mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
Dengan mengikuti panduan ini, KPM tidak perlu panik saat melihat saldo kosong dan dapat mengajukan permohonan penurunan desil secara tepat, sehingga hak mereka atas BLTS Kesra Rp900 ribu tetap terjamin.***
Editor : Eli Kustiyawati