RADAR BOGOR – Kabar mengejutkan datang dari hasil verifikasi terbaru program bantuan sosial (bansos) nasional.
Dilansir dari kanal YouTube Klik Bansos, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan bahwa sebanyak 4,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dicoret dari daftar penerima bantuan karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan.
Temuan ini muncul setelah dilakukan verifikasi data dan ground check yang berlangsung intensif selama lebih dari sepuluh hari terakhir.
Kegiatan tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) di seluruh provinsi Indonesia untuk memastikan keakuratan penerima Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra) Rp900.000, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 tahun 2025.
Dari total 35,46 juta keluarga penerima manfaat di desil kesejahteraan 1 sampai 4, sebanyak 18,7 juta tercatat sebagai penerima baru BLT Kesra, sementara 16,3 juta merupakan penerima lama atau bansos reguler.
Hasil verifikasi menunjukkan 16,8 juta keluarga dinyatakan layak, sedangkan 4,2 juta keluarga tidak memenuhi syarat, dan 1,9 juta lainnya masih menunggu hasil akhir pemeriksaan data.
Kemensos menjelaskan bahwa penghapusan ini bukan tanpa alasan. Banyak ditemukan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, kepemilikan aset baru, atau data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Namun pemerintah memastikan bahwa setiap penerima yang dicoret akan digantikan oleh keluarga lain yang lebih membutuhkan agar tidak ada anggaran bantuan yang mengendap atau tidak tersalurkan.
Kementerian juga menegaskan bahwa prioritas penerima baru difokuskan pada lansia tunggal, penyandang disabilitas yang hidup sendiri, serta keluarga dengan rumah tidak layak huni dan daya listrik rendah (450–900 watt).
Selain itu, keluarga dengan kepala rumah tangga pengangguran atau pekerja serabutan juga menjadi sasaran utama program ini.
Pejabat yang terlibat dalam pemutakhiran data tersebut mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh rakyat miskin yang paling terdampak secara ekonomi.
Ia menegaskan bahwa evaluasi rutin akan terus dilakukan dan jika ditemukan kejanggalan, data akan segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
Hingga pertengahan November 2025, penyaluran BLT Kesra Rp900 ribu dan PKH tahap 4 telah dimulai di sejumlah daerah.
Laporan lapangan menunjukkan bahwa ribuan warga mulai mencairkan bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di berbagai bank penyalur, termasuk BNI, BRI, dan Mandiri.
Banyak warga mengaku lega setelah menunggu kabar pencairan selama berminggu-minggu.
Mereka menuturkan bahwa bantuan kali ini sangat berarti menjelang akhir tahun, apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Selain penyaluran bantuan tunai, pemerintah juga sedang mempercepat penggantian penerima tidak layak dengan data terbaru yang diambil dari registrasi sosial ekonomi (Regsosek) serta hasil pendataan lapangan yang diperbarui bersama pemerintah daerah.
Langkah besar ini diharapkan menjadi tonggak menuju sistem bansos yang lebih adil dan transparan.
Pemerintah menargetkan bahwa mulai tahun depan, seluruh bantuan sosial akan terintegrasi dalam Data Tunggal Kesejahteraan Nasional sehingga setiap rupiah bantuan dapat dilacak secara akurat dan tepat sasaran.
Dengan demikian, penyaluran bansos tahap 4 tahun 2025 tidak hanya menjadi momentum pencairan dana, tetapi juga pembenahan besar-besaran sistem sosial Indonesia agar benar-benar berpihak pada masyarakat miskin yang membutuhkan uluran tangan negara.***
Editor : Eli Kustiyawati