RADAR BOGOR – Pemerintah daerah atau provinsi juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) pekan ini. Nominalnya tergantung kebijakan pemerintah daerah atau provinsi tersebut.
Biasanya, bansos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang untuk menangani masalah lokal seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan bencana alam.
Jika pemerintah daerah atau provinsi bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, maka bansos APBD bisa dicairkan melalui PT Pos Indonesia untuk KPM tanpa rekening bank. Atau bisa juga dicairkan melalui bank daerah.
Bansos APBD yang umumnya dicairkan di tingkat daerah harus dicek melalui situs resmi Dinas Sosial setempat dan portal APBD untuk mengetahui syarat dan jadwal terbaru.
Berikut beberapa bantuan sosial di daerah.
1. BLT Disabilitas Rp900 Ribu
Tahap kedua untuk periode Oktober–Desember 2025 guna membantu kebutuhan hidup penyandang disabilitas.
Daerah pelaksanaan berada di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Anggaran berasal dari APBD, yaitu Rp160,8 juta untuk 134 penerima.
Penyaluran dilakukan melalui transfer rekening bank atau tunai di kantor kecamatan. Syarat penerima manfaat ialah KTP dan surat keterangan disabilitas.
2. Bantuan Perbaikan Rumah
Bantuan berupa dana renovasi rumah warga di pedesaan atau perkotaan senilai Rp10–15 juta per unit.
Baca Juga: Terungkap! Alasan KPM Desil 1-4 Tak Dapat Bansos BLT Kesra Meski Status Masih Aktif
Bantuan dapat berupa material plus tenaga kerja. Daerah pelaksanaan, seperti Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mulai disalurkan pada 14 November 2025 kepada 126 penerima melalui APBD Perubahan.
Bantuan sosial tersebut diserahterimakan langsung di lokasi proyek melalui dinas perumahan atau desa setempat.
3. Bantuan PIP Daerah
Bantuan pendidikan lokal yang disalurkan secara tunai kepada siswa untuk keperluan pendidikan, seperti membeli buku sekolah, seragam, sepatu, tas, dan lain-lain. Nominal bantuan senilai Rp600 ribu hingga Rp1 juta per anak per tahun.
4. BLT Lansia Daerah
Bantuan yang disalurkan secara bulanan untuk lansia miskin berusia 72 tahun ke atas sebesar Rp300–500 ribu per bulan. Contoh implementasi terdapat di Provinsi DKI Jakarta.
5. Bantuan Akses Modal
Bantuan untuk pedagang kecil terdampak inflasi senilai Rp1-2 juta per usaha di Kota Surabaya.
Penyaluran memasuki gelombang akhir November 2025 dengan prioritas Desil 1 hingga Desil 2. Syaratnya melalui agen BRI-Link atau kantor kelurahan dengan proposal sederhana.***
Editor : Eli Kustiyawati