RADAR BOGOR - Permasalahan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) telah menjadi sorotan utama. Karang Taruna pun dilibatkan dalam pemutakhiran data penerima bantuan sehingga tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi, saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut kata Gus Ipul bersifat dinamis dan perlu dimutahirkan setiap saat lantaran setiap hari ada warga yang meninggal dunia, berpindah tempat, melahirkan, atau menikah.
Gus Ipul menekankan peran serta seluruh pihak sangat penting dalam menghadirkan data yang akurat dan valid hingga mengajak seluruh kader Karang Taruna untuk terlibat aktif dalam proses pemutakhiran data dilapangan.
"Banyak keluhan, banyak sekali semacam kritik dari banyak pihak, kaitannya dengan data yang dianggap kurang akurat, penerima bansos, misalnya masih banyak yang menyatakan ada saudaranya, tetangganya yang belum dapat, sementara mereka yang berkecukupan malah mendapatkan bansos, maka itu jihad pertamanya Karang Taruna turut memperbaiki data ini," kata Gus Ipul pada acara pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Masa Bakti 2025-2030 Sabtu, 22 November 2025 lalu sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemensos.
Oleh karena itu, kunci untuk menjamin program bansos tepat sasaran yakni pemutakhiran data yang valid dan akurat, berikut ulasannya dilansir dari YouTube Klik Bansos.
1. Pentingnya Akurasi Data dan Peran Desil
Sistem data Bansos yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, mengelompokkan penduduk berdasarkan tingkat ekonomi, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10.
Desil 1 mewakili 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi paling bawah (paling membutuhkan).
Pengurutan data ini sangat krusial, karena program bantuan seperti PKH dan BPNT menyasar KPM yang berada di desil-desil terendah.
Baca Juga: Kabar Baik bagi KPM, Program Bansos yang Masih Berpotensi Cair Bulan Desember 2025, Segera Cek yuk
Jika data awal tidak beres, maka seluruh alur penyaluran dan keberhasilan program kesejahteraan sosial akan terganggu.
2. Karang Taruna sebagai Pilar Utama Pemutakhiran Data
Mengingat basis Karang Taruna berada di desa dan akar rumput, organisasi kepemudaan ini didorong untuk menjadikan perbaikan data sebagai prioritas utama gerakan.
Kehadiran kader Karang Taruna di lapangan dapat memperkuat proses pemutakhiran data yang dikelola BPS.
Terdapat dua jalur utama dalam pemutakhiran data:
• Jalur Formal: Melibatkan perangkat desa/kelurahan, RT/RW, hingga pemerintah daerah (Bupati/Walikota).
• Jalur Partisipasi: Melibatkan masyarakat luas melalui saluran yang disiapkan pemerintah.
3. Saluran Partisipasi untuk Perbaikan Data
Masyarakat, termasuk kader Karang Taruna dan pilar-pilar sosial lainnya, dapat menyalurkan usulan atau sanggahan (koreksi data) melalui beberapa platform resmi yang disediakan pemerintah:
• Aplikasi Cek Bansos: Tersedia menu Usul Sanggah bagi masyarakat luas untuk mengajukan usulan KPM baru yang layak atau menyanggah data KPM yang dianggap tidak layak.
• Aplikasi SIKS-NG (Social Welfare Information System New Generation): Aplikasi khusus yang digunakan oleh operator di tingkat desa hingga kabupaten untuk memutakhirkan data secara formal.
• Pilar-pilar Sosial: Melalui pendamping sosial di lapangan, seperti Pendamping PKH, Tenaga Ahli Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tagana.
Baca Juga: Akhirnya Bansos BPNT Tahap 4 Rp600 Ribu Cair di KKS Bank Himbara Ini, KPM Segera Cek Saldo Bantuan
Proses Usulan atau Verifikasi:
Saat mengusulkan seseorang sebagai penerima bansos, kader Karang Taruna dan pilar sosial wajib mendatangi rumah KPM, mewawancarai tentang penghasilan dan kondisi riil, serta melengkapi data yang dibutuhkan, termasuk foto aset, sesuai kriteria BPS.
4. Fokus Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan
Tujuan akhir dari perbaikan data adalah memberdayakan masyarakat agar mencapai kesejahteraan sosial.
Karang Taruna diharapkan mengambil peran nyata dalam:
• Meningkatkan Keterampilan KPM.
• Memperkuat Aset (modal) KPM.
• Memperluas Akses KPM terhadap peluang ekonomi dan sumber daya.
Ini adalah langkah konkret untuk membantu 12 sasaran rentan (seperti fakir miskin, anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan perempuan rentan) agar mereka bisa mandiri, inovatif, dan tertib secara kelembagaan.
Dengan dukungan Karang Taruna bansos yang kuat, pemerintah optimis dapat mengafirmasi kelompok paling bawah dan memastikan kebijakan kesejahteraan berjalan sesuai harapan.
Editor : Eka Rahmawati