RADAR BOGOR - Pemerintah tetap melanjutkan 7 bansos pada tahun 2026 untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan, yaitu Desil 1-4 pada Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan Kementerian Sosial, anggaran bansos naik 8,6 persen menjadi Rp 508,2 triliun.
Fokus pada kesehatan, pendidikan, dan pangan. Dampak efisiensi, 2 bansos akan dihentikan pada tahun 2026.
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan bansos dengan nominal variatif dari Rp 225 ribu hingga Rp 1 juta per tahap.
Komponen PKH ialah ibu hamil, balita, murid sekolah (SD, SMP, dan SMA), lansia, dan penyandang disabilitas.
Target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tahap pencairannya 4 kali dalam setahun.
Syarat verifikasi lengkap, update data dan berkas kependudukan (KTP dan KK), dan evaluasi tingkat kemiskinan.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
BPNT ialah program bansos untuk membeli kebutuhan pokok keluarga.
Nominal saldo Rp200 ribu per bulan. Terdapat 4 tahap pencairan dalam setahun.
Bansos tersebut akan terintegrasi dengan beras 10 kg jika ada kerawanan pangan.
Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP merupakan bansos pendidikan bagi murid TK (Rp 450 ribu per tahun), murid SD (Rp 450 ribu per tahun), murid SMP (Rp 750 ribu per tahun), dan murid SMA (Rp 1 juta per tahun).
Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
KIP Kuliah ialah bansos pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Pendaftaran bansos tersebut dibuka akhir tahun 2025.
Target 20 juta mahasiswa. Cair pada awal tahun ajaran.
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
PBI JK merupakan donasi iuran BPJS Kesehatan gratis senilai Rp 42 ribu per orang per bulan.
Prioritas keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas.
Target 90 juta warga Indonesia via Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Atensi PMKS)
Atensi PMKS ialah layanan Kementerian Sosial bagi penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, dan lain-lain.
Bantuan variabel seperti alat bantu pelatihan dan makan bergizi. Target 1 juta penerima.
Bansos Beras
Sebanyak 10 kg beras akan diterima KPM dalam setiap bulannya.
Nilai beras tersebut sekitar Rp150 ribu.
Bansos tersebut merupakan stimulus ekonomi dan peningkatan ketahanan pangan dalam siklus kemarau panjang.
Penyaluran bansos yang berbeda pada tahun 2026 ialah inovasi digitalisasi bansos.
Transformasi digital tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.
Uji coba digitalisasi bansos tersebut dilakukan di Banyuwangi dengan tingkat kesuksesan 90 persen.
Digitalisasi bansos rule out di 32 area pilot seperti Surabaya, Malang, Mojokerto, Balikpapan, dan Polimandar.
Fitur barunya ialah Parlinsos Digital untuk daftar bansos secara mandiri yang menghemat proses bansos Rp 10 triliun per tahun.
Peluncuran nasional dirancang pada Oktober 2026. Agen Parlinsos bisa dari Desa untuk membantu input data.
DTSEN merupakan basis data tunggal dari Biro Pusat Statistik (BPS).
Implementasi Artificial Intelligence (AI) untuk verifikasi data secara otomatis.
Efisiensi Anggaran
Untuk efisiensi, ada 3 bansos yang resmi dihentikan pada 1 Januari 2026 dan menghindari tumpang tindih bansos, yaitu sebagai berikut.
Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra)
Penghentian bansos ini belum dikonfirmasi, namun disinyalir dihentikan karena fokus pada struktural.
Bantuan Pangan
Bantuan pangan tersebut berupa paket sembako beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter.
Bansos tersebut diganti dengan BPNT yang lebih tepat sasaran.
Cara Cek Bansos 2026
Membuka situs Kemensos resmi, yaitu cekbansos.kemensos.go.id atau unduh aplikasi Cek Bansos.
Masukkan data diri. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim