RADAR BOGOR - Masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) atau KPM BPNT kembali dibuat terkejut.
Saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendadak bertambah signifikan pada Selasa malam, 16 Desember 2025, diduga bansos BPNT.
Tak sedikit yang melaporkan saldo dugaan bansos BPNT masuk ke KKS KPM hingga Rp1 juta bahkan lebih, memicu kehebohan di media sosial.
Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, di berbagai grup Facebook, WhatsApp, hingga platform X (Twitter) menunjukkan lonjakan laporan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 yang terjadi hampir merata.
Mulai dari Bank BRI, BNI, Mandiri, hingga BSI, seluruh bank penyalur Himbara terpantau aktif menyalurkan bantuan.
Banyak KPM mengaku awalnya hanya iseng mengecek saldo, namun terkejut saat melihat nominal yang masuk.
Tak hanya itu, laporan lain menyebutkan adanya penambahan saldo hingga Rp1 juta pada KKS baru, khususnya bagi penerima yang baru saja mengalami peralihan dari penyaluran lewat kantor pos ke bank Himbara.
Fenomena ini semakin ramai setelah sejumlah KPM membagikan tangkapan layar saldo ATM dan aplikasi mobile banking mereka.
Nominal Berbeda, Ini Penyebabnya
Menariknya, pencairan BPNT tahap 4 kali ini menunjukkan perbedaan nominal yang cukup mencolok antara pemegang KKS lama dan KKS baru.
KKS lama yang selama ini menerima BPNT murni, mayoritas melaporkan saldo masuk sebesar Rp600.000, sesuai alokasi untuk periode Oktober–Desember 2025.
Sementara itu, KKS baru atau KPM yang baru tervalidasi justru menerima saldo lebih besar, berkisar Rp1 juta hingga Rp2,7 juta.
Hal ini disebabkan oleh adanya akumulasi penebalan sembako sebesar Rp400.000, serta pencairan bersamaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
Bagi KPM yang masuk dalam beberapa kategori PKH, saldo bisa melonjak drastis.
Contohnya, ibu hamil dan balita menerima Rp750.000, anak SD Rp225.000, SMP Rp375.000, SMA Rp500.000, serta lansia dan penyandang disabilitas Rp600.000.
Jika beberapa kategori cair bersamaan, total bantuan bisa mencapai jutaan rupiah dalam satu KKS.
Wilayah yang Sudah Cair
Secara geografis, pencairan terpantau masif di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat dengan progres mencapai 70–90 persen.
Daerah seperti Bogor, Depok, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, hingga belasan kabupaten/kota lainnya dilaporkan sudah menerima pencairan.
Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, hingga wilayah luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi juga mulai menyusul.
Secara nasional, progres penyaluran BPNT tahap 4 kini diperkirakan telah mencapai 80–85 persen dan ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2025.
Bagi KPM yang belum menerima, pemerintah menegaskan bahwa pencairan dilakukan bertahap, dan keterlambatan bukan berarti dicoret dari daftar penerima.
Selama masih terdaftar di DTKS dan memenuhi syarat, hak bantuan tetap akan diterima sepenuhnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga