RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menetapkan standar baru dalam penyaluran bantuan sosial untuk tahun 2025.
Tidak hanya memastikan saldo PKH dan BPNT cair serentak di berbagai bank per hari ini, Kamis (18/12/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga nol persen dalam dua tahun ke depan melalui integrasi Satu Data Tunggal.
Transparansi nominal bantuan kini menjadi prioritas, di mana kategori ibu hamil dan balita dipastikan mendapat alokasi tertinggi hingga Rp3.000.000 per tahun untuk menjamin kesehatan generasi masa depan, dilansir dari kanal YouTube Klik Bansos.
Update Pencairan Per 18 Desember
Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memegang KKS lama maupun baru, laporan pencairan hari ini menunjukkan progres signifikan di beberapa wilayah:
• Pencairan BPNT Rp600.000: Terpantau masif masuk ke rekening KKS Bank Mandiri dan Bank BRI. Struk penarikan telah dilaporkan oleh KPM di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.
• PKH Komponen Pendidikan: Bank BRI terpantau sudah mencairkan bantuan komponen SD untuk wilayah Depok (KKS tahun 2020).
• Akses Kantor Pos: Khusus penerima bantuan BLT Kesrat, pencairan tahap kedua resmi dimulai hari ini pukul 10.00 WIB secara nasional.
Bocoran Nominal PKH 2025
Dalam paparan terbaru di Komisi VIII DPR RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf merinci struktur bantuan yang dirancang untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Berikut adalah rincian dana yang akan diterima KPM per tahun:
• Ibu Hamil dan Bayi (0-11 Bulan): Rp3.000.000 (disalurkan Rp750.000/tahap). Difokuskan untuk nutrisi dan ASI eksklusif.
• Lansia dan Disabilitas: Rp2.400.000 (disalurkan Rp600.000/tahap) – Untuk pemeriksaan kesehatan rutin.
• Siswa SMA: Rp2.000.000 (disalurkan Rp500.000/tahap).
• Siswa SMP: Rp1.500.000 (disalurkan Rp375.000/tahap).
• Siswa SD: Rp900.000 (disalurkan Rp225.000/tahap).
Satu Data Tunggal
Salah satu poin krusial dalam rapat kerja Kemensos adalah penggunaan Data Tunggal Terpadu yang dikelola bersama BPS dan Bappenas.
Langkah ini diambil atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto guna meminimalisir data ganda atau bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Data yang kita miliki sudah dikirim ke BPS untuk distandarisasi. Tujuannya, bantuan harus tepat sasaran, cepat, dan memiliki feedback evaluasi yang jelas,” tegas Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dikutip dari kanal YouTube KLIK BANSOS.
Pemerintah juga menyoroti fenomena turun kelas masyarakat menengah, sehingga bansos 2025 akan lebih adaptif terhadap risiko sosial dan bencana.
Cara Cek Status Pencairan
KPM disarankan untuk tidak terburu-buru ke ATM jika belum menerima notifikasi.
Pastikan status Anda aktif di cekbansos.kemensos.go.id atau gunakan fitur M-Banking (Livin' by Mandiri, BRImo, atau BNI Mobile) untuk mengecek saldo masuk tanpa harus mengantre.***
Editor : Eli Kustiyawati