RADAR BOGOR - Ada kabar terkini terkait pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (PKH BPNT), serta surat Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah turun.
Ada kemungkinan sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum mengerti makna dana dampak surat Kemensos yang sudah turun.
Surat penting dari Kemensos terkait percepatan pentransaksian dana bansos yang sudah masuk melalui KKS sebelum tanggal 21 Desember 2025.
Sehingga, KPM harus melakukan pengecekan KKS di 1-2 minggu terakhir bulan Desember 2025.
Jika saldo dalam KKS belum ditarik sampai tanggal 21 Desmber 2025, ada kemungkinan dana bantuan akan ditarik kembali oleh pemerintah karena dianggap sudah mampu.
Akibat saldo KKS yang tidak ditarik, bantuan akan hangus karena dana dikembalikan ke kas negara. Selain itu, KPM akan dievaluasi karena dianggap sudah mampu.
Sementara itu, masih ada proses pencairan bansos PKH validasi, BPNT komplementer, dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) untuk penambahan kuota.
Diketahui, kuota ini merupakan penerima BLTS Kesra yang gugur. Sehingga, akan ada peserta baru yang akan menerima BLTS Kesra Rp900 ribu.
KPM PKH BPNT yang belum menerima BLTS Kesra masih punya kesempatan untuk menerima bantuan Rp900.000. Oleh karenanya, KPM wajib cek KKS 2-3 hari sekali.
KPM PKh Murni dan BPNT Murni ada kesempatan menerima bantuan tambahan berupa PKH validasi untuk BPNT Murni atau BPNT Komplementer untuk PKH Murni.
Sementara itu, saldo bansos cair melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terbitan Bank BRI dengan nominal Rp400.000 pada 18 Desember 2025.
Ada juga KPM yang melakukan pencairan bansos PKH melalui KKS Bank BNI dengan nominal Rp1.125.000 yang memiliki 2 sampai 3 komponen.
Sementara itu, pemerintah masih terus menggeber pencairan bansos PKH BPNT tahap 2,3, dan 4 kepada seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Oleh karenanya, KPM wajib melakukan pengecekan ATM KKS secara berkala, agar bantuan tidak hangus.
Editor : Siti Dewi Yanti