RADAR BOGOR - Menjelang pergantian tahun, banyak masyarakat mengira penyaluran bantuan sosial (Bansos) telah berhenti.
Minimnya unggahan viral dan sepinya laporan penerima Bansos di media sosial memunculkan spekulasi liar.
Namun di balik kesunyian tersebut, roda Bansos justru terus berputar hingga hari-hari terakhir 2025.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa akhir tahun bukan alasan untuk menghentikan pelayanan.
Sejumlah bansos strategis masih dicairkan, bahkan menjadi fondasi transisi menuju kebijakan perlindungan sosial tahun 2026.
Salah satu sorotan utama akhir 2025 adalah Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS).
Program ini mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah penerima, dari sebelumnya 18 juta menjadi sekitar 35 juta KPM.
Perluasan ini dilakukan melalui proses verifikasi cepat berbasis data sosial, guna memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia, termasuk layanan antar ke rumah bagi lansia dan penerima yang sakit atau tidak mampu hadir langsung.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan inklusif, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan.
Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 dan BPNT periode Oktober–Desember juga masih disalurkan hingga 30–31 Desember 2025.
Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, BPNT diberikan sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan, sementara PKH menyesuaikan komponen keluarga.
Lansia dan penyandang disabilitas berat berhak menerima hingga Rp2,4 juta per tahun, sedangkan anak sekolah mendapatkan bantuan pendidikan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per tahap.
Penyaluran dilakukan melalui bank Himbara dan PT Pos. Banyak laporan masyarakat yang menerima dana Rp600.000 di akhir Desember, menandakan proses masih aktif meski tanpa publikasi masif.
Masyarakat dapat memastikan status penerima bansos melalui situs resmi cekbansos.go.id atau aplikasi Cek Bansos di Play Store.
Dengan memasukkan nama dan alamat sesuai KTP, KPM bisa mengetahui apakah bantuan sudah cair atau masih dalam proses.
Pemerintah mengingatkan agar dana yang sudah masuk segera dicairkan sebelum batas akhir tahun, terutama bagi penerima melalui rekening bank.
Memasuki 2026, pemerintah memastikan keberlanjutan bansos dengan anggaran perlindungan sosial yang meningkat hingga sekitar Rp508 triliun.
Penyaluran akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Program yang dipastikan berlanjut antara lain PKH, BPNT, PIP, serta PBI JKN untuk jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
Penyaluran direncanakan bertahap mulai Januari 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Fenomena sepinya media sosial di akhir 2025 ternyata bukan pertanda buruk.
Justru, di balik layar, penyaluran bansos terus berjalan dengan pengawasan langsung dari pemerintah pusat.
Bagi jutaan keluarga penerima manfaat, Bansos ini menjadi penyangga ekonomi di tengah tekanan hidup.
Dan bagi 2026, harapan baru telah disiapkan lebih besar, lebih rapi dan lebih tepat sasaran. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim