RADAR BOGOR - Pemerintah mulai mengarahkan kebijakan bantuan sosial (bansos) tahun 2026 dengan fokus pada keberlanjutan program inti PKH BPNT yang selama ini dinilai efektif menjaga stabilitas ekonomi keluarga miskin dan rentan.
Dilansir dari YouTube Ariawanagus, terlihat jelas bahwa tidak semua jenis bansos akan berlanjut, namun sejumlah bansos utama PKH BPNT dipastikan tetap disalurkan dengan skema yang relatif sama.
Berikut penjelasan per poin mengenai bansos PKH BPNT yang dipastikan cair dan bantuan yang masih belum memiliki kejelasan.
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH tetap menjadi bantuan utama yang dipastikan berlanjut pada 2026. Sasaran penerima tidak mengalami perubahan, yakni keluarga yang masih memiliki komponen ibu hamil, balita, anak sekolah tingkat SD, SMP, SMA atau sederajat, serta lanjut usia.
Selama komponen tersebut masih tercatat aktif dalam satu keluarga, maka hak bantuan tetap ada. Mekanisme penyaluran dilakukan melalui PT Pos atau Kartu Keluarga Sejahtera yang terhubung dengan bank-bank Himbara.
Pola pencairan tetap dilakukan per tiga bulan sekali atau empat tahap dalam setahun, sehingga penerima dapat memperkirakan waktu pencairan secara lebih terencana.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Sembako
BPNT atau bantuan sembako juga dipastikan tetap berjalan pada 2026. Besaran bantuan diproyeksikan tidak berubah, yaitu Rp200.000 per bulan.
Dalam praktik penyalurannya, bantuan ini umumnya dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga penerima memperoleh Rp600.000 setiap tahap.
Saat ini, semakin banyak keluarga penerima manfaat yang mendapatkan irisan bantuan, artinya satu keluarga bisa menerima BPNT bersamaan dengan PKH selama memenuhi kriteria dalam data terpadu.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP tetap dilanjutkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.
Bantuan ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Nominal bantuan disesuaikan dengan tingkat pendidikan, yaitu Rp450.000 per tahun untuk siswa SD, Rp750.000 per tahun untuk SMP, dan Rp1.800.000 per tahun untuk SMA atau SMK.
Keberlanjutan PIP diharapkan mampu menekan risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
Bantuan PBI JK juga tetap menjadi bagian dari skema bansos 2026. Program ini memberikan fasilitas BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan rentan.
Dengan status PBI, penerima tidak perlu membayar iuran bulanan dan dapat mengakses layanan kesehatan di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit rujukan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bantuan Tambahan yang Masih Belum Pasti
Selain bantuan reguler, terdapat beberapa jenis bantuan tambahan yang hingga kini belum menunjukkan kepastian keberlanjutan di awal 2026.
Bantuan seperti BLT Kesra, bantuan penebalan, serta Bantuan Subsidi Upah masih menunggu keputusan kebijakan lebih lanjut.
Umumnya, bantuan-bantuan ini bersifat kondisional dan baru akan digulirkan apabila terdapat kebutuhan nasional tertentu, seperti perlunya stimulus ekonomi atau perlindungan daya beli masyarakat.
6. Imbauan Pengelolaan Dana Bantuan
Penerima bantuan diharapkan tidak hanya memanfaatkan bansos untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek.
Dana yang diterima sebaiknya dikelola secara lebih bijak, misalnya untuk modal usaha kecil, kebutuhan pendidikan anak, atau ditabung sebagai cadangan darurat. Pendekatan ini dinilai dapat membantu keluarga meningkatkan ketahanan ekonomi secara bertahap.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga