RADAR BOGOR - Memasuki awal tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menjalankan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial atau bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun anggaran 2026.
Dilansir dari YouTube Klik Bansos, proses ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai aturan terbaru.
Berdasarkan kebijakan yang berlaku, terdapat sejumlah ciri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai masih aman dan berpeluang besar menerima pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT pada tahap pertama tahun 2026.
1. Data Kependudukan Linear dan Sinkron
KPM dengan data yang sepenuhnya sinkron antara KTP, Kartu Keluarga, DTKS, hingga rekening KKS menjadi prioritas utama.
Sistem SIKS-NG kini terintegrasi real time, sehingga perbedaan nama, spasi, atau tanda baca dapat memengaruhi kelayakan bantuan.
2. Perubahan KK Sudah Dilaporkan Resmi
Perubahan data keluarga seperti anggota pindah, meninggal dunia, atau perubahan status lainnya yang sudah dilaporkan ke Dukcapil dan operator desa membuat data KPM lebih aman dan valid.
3. Masih Memiliki Komponen PKH Aktif
Bantuan PKH hanya diberikan kepada KPM yang memiliki komponen aktif, antara lain:
• Pendidikan: Anak SD, SMP, atau SMA yang masih aktif dan terdaftar di Dapodik atau EMIS
• Kesehatan: Ibu hamil maksimal kehamilan kedua atau balita yang rutin ke posyandu
• Kesejahteraan sosial: Lansia usia 60 tahun ke atas atau penyandang disabilitas berat yang sudah tervalidasi
4. Lolos Verifikasi Lapangan dan Geotagging
KPM yang telah menjalani survei lapangan berupa foto rumah dan geotagging terbaru pada akhir 2025 dan dinyatakan layak, masuk dalam kategori aman.
5. Tidak Ada Anggota Keluarga Bergaji di Atas UMP
Dalam satu KK, tidak terdapat anggota keluarga dengan penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota.
6. Aktif dalam Kegiatan Sosial
KPM yang rutin mengikuti P2K2 atau pertemuan bulanan pendamping sosial cenderung lebih aman karena kondisi dan data mereka terpantau dengan baik.
7. Masa Kepesertaan Belum Melebihi Batas
Sesuai aturan terbaru, masa kepesertaan PKH maksimal lima tahun. KPM dengan masa kepesertaan di bawah batas ini masih berpeluang menerima bantuan.
Dengan memenuhi ciri-ciri di atas, KPM berpotensi besar menerima pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun anggaran 2026.***
Editor : Eli Kustiyawati