RADAR BOGOR – Pemerintah kembali membawa kabar penting sekaligus menggembirakan bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di awal tahun 2026.
Setelah banyak beredar kekhawatiran bahwa bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 tahun anggaran 2025 akan hangus, kini kepastian akhirnya disampaikan.
Bantuan yang belum masuk saldo KKS masih berpeluang cair pada Januari 2026.
Informasi ini menjadi angin segar bagi KPM yang hingga akhir Desember 2025 belum menerima dana bantuan.
Pemerintah menjelaskan bahwa batas akhir pencairan BPNT memang jatuh pada 21 Desember 2025, sementara PKH berakhir pada 31 Desember 2025.
Namun, perlu dipahami bahwa bantuan yang hangus hanya berlaku bagi saldo yang sudah masuk rekening tetapi tidak dicairkan tepat waktu.
Sebaliknya, bagi KPM yang hingga akhir Desember belum menerima transfer saldo ke KKS, proses pencairan masih berlanjut dan kini masuk tahap administrasi lanjutan.
Status SP2D Jadi Penentu, KPM Diminta Rutin Cek Saldo
Dilansir dari kanal YouTube Klik Bansos, saat ini data di sistem SIKS-NG menunjukkan banyak KPM telah berstatus Standing Instruction (SI), yang menandakan dana sedang dalam proses pencairan.
Pemerintah mengimbau agar KPM tidak panik, namun tetap rutin melakukan pengecekan saldo rekening KKS secara berkala.
Begitu saldo masuk, KPM diminta segera melakukan pencairan agar dana tidak kembali ditarik dan dikembalikan ke kas negara.
Bansos Penebalan Resmi Dilanjutkan, Beras 10 Kg Siap Dibagikan
Tak hanya itu, kabar gembira lainnya datang dari kebijakan bansos penebalan non tunai.
Setelah sempat diisukan dihentikan, pemerintah akhirnya resmi melanjutkan program bantuan beras 10 kilogram per bulan mulai Januari 2026.
Direktur Utama Perum Bulog menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 720 ribu ton beras untuk disalurkan kepada sekitar 18 juta penerima selama empat bulan, yakni Januari hingga April 2026.
Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Penyaluran beras akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia maupun titik distribusi desa dan kelurahan, sesuai mekanisme tahun sebelumnya.
KPM yang menerima surat undangan wajib mengambil bantuan sesuai jadwal, karena bantuan yang tidak diambil dalam waktu lima hari berisiko dialihkan kepada penerima lain.
Waspada! Batas Akhir Aktivasi Rekening 31 Januari 2026
Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan peringatan keras bagi KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak usia sekolah.
Batas akhir aktivasi rekening bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) ditetapkan pada 31 Januari 2026.
Bantuan pendidikan ini bernilai mulai dari Rp450.000 hingga Rp1,8 juta, tergantung jenjang pendidikan.
KPM yang terlambat melakukan aktivasi rekening di bank penyalur berisiko kehilangan hak bantuan karena dana akan dikembalikan ke kas negara.
Untuk memastikan status penerima, orang tua dapat mengecek nama anak melalui laman resmi PIP.
Jika terdaftar, segera urus surat keterangan dari sekolah dan lakukan aktivasi di bank penyalur sesuai jenjang pendidikan.
Awal tahun 2026 menjadi momen krusial bagi KPM.
Pemerintah mengimbau agar seluruh penerima tidak menunda pencairan dan aktivasi demi memastikan seluruh hak bantuan dapat diterima secara penuh.***
Editor : Eli Kustiyawati