RADAR BOGOR - Mengawali tahun 2026, pemerintah tidak hanya fokus pada penyaluran bansos susulan dan beras dari tahun sebelumnya, tetapi juga memprioritaskan verifikasi dan validasi data KPM secara ketat.
Hal ini dilakukan demi memastikan target 100 persen bansos tunai dan beras tepat sasaran ke KPM di tahun 2026.
Dikutip dari Youtube Kabar Bansos, berikut adalah update penting mengenai verifikasi KPM bansos, status pencairan susulan BPNT, dan kelanjutan program bantuan beras.
1. Verifikasi KPM Diperketat: Jutaan KPM Berpotensi Graduasi
Pemerintah menargetkan jutaan KPM akan digraduasi dan digantikan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Untuk mencapai target ini, proses ground check (survei lapangan) oleh pendamping sosial dan Dinas Sosial akan diperketat mulai 6 hingga 9 Januari 2026.
Poin-Poin Utama Verifikasi:
Status Ekonomi: KPM yang dianggap sudah mampu secara ekonomi atau KPM yang anggota keluarganya sudah bekerja dan memiliki gaji di atas UMP (Upah Minimum Provinsi), berpotensi besar untuk dikeluarkan dari daftar penerima (graduasi).
Ketidaksesuaian Alamat: KPM yang pindah alamat tetapi tidak melaporkan perubahan tersebut, ke pendamping sosial atau Dinas Sosial akan disurvei kembali.
Jika alamat KTP tidak ditemukan di lokasi tinggal sebenarnya, bantuan sosial dipastikan akan dicoret.
Tujuan: Proses verifikasi ini bertujuan memilah kembali penerima PKH dan BPNT agar benar-benar menyasar masyarakat miskin dan rentan, sehingga KPM yang sudah mandiri dapat "naik kelas".
2. Update Pencairan Susulan BPNT Tahap 4 (2025)
Meskipun sudah memasuki tahun 2026, proses penyaluran BPNT Tahap 4 (alokasi Oktober-Desember 2025) masih berlanjut secara bertahap.
Hasil Pengecekan (6 Januari 2026): Pencairan BPNT Tahap 4 melalui Bank Penyalur BRI terpantau belum masuk di beberapa wilayah pada tanggal 6 Januari.
Harapan: KPM diimbau untuk bersabar.
Pencairan susulan kemungkinan besar akan dilakukan secara bertahap di minggu-minggu awal Januari 2026, bagi KPM yang saldonya belum masuk di akhir tahun 2025.
3. Kelanjutan Bantuan Pangan Beras
Kabar baik datang bagi KPM BPNT: program bantuan pangan berupa beras dipastikan diperpanjang di tahun 2026.
Bentuk Bantuan: Beras sebanyak 10 kg per bulan.
Alokasi Total: Bantuan akan disalurkan selama 4 bulan alokasi (Januari, Februari, Maret, dan April 2026), dengan total volume mencapai 40 kg per KPM.
Target Penerima: Ditargetkan kepada 18 juta KPM (yang umumnya adalah KPM BPNT).
Catatan: Bantuan minyak goreng belum ada konfirmasi perpanjangan.
Jadwal pasti pencairan (apakah dicairkan per bulan atau sekaligus) masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Baca Juga: Angka Kemiskinan Kota Bogor Tidak Stabil, Cek Data Lengkapnya
4. Bansos yang Dipastikan Cair di Bulan Januari 2026
Dua bantuan sosial berikut dipastikan menjadi fokus pencairan di bulan Januari 2026:
Program Indonesia Pintar (PIP) Anggaran 2025: Pencairan PIP anggaran 2025 masih berlangsung hingga 31 Januari 2026, karena diperpanjangnya batas akhir aktivasi rekening.
Nominal: SD (Rp450.000), SMP (Rp750.000), SMA (Rp1.800.000).
Imbauan: Penerima yang belum aktivasi diminta segera ke bank penyalur sebelum batas waktu.
BPNT Susulan Tahap 4 (2025): Seperti yang disebutkan di atas, pencairan dana BPNT Tahap 4 yang tertunda kemungkinan besar masih akan terjadi di awal Januari.
Prediksi Lanjutan: Bansos PKH/BPNT Tahap 1/2026 diperkirakan mulai tersalurkan di akhir bulan Januari 2026.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga