RADAR BOGOR - Bansos Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (PKH BPNT) tahap 1 periode Januari Februari Maret 2026 sebentar lagi akan cair.
Menurut kanal youtube Pendamping Sosial, bansos PKH BPNT akan segera cair karena update status di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) pada Rabu (4/2/2025) sudah hari keempat.
Artinya, status pencairan bansos tahap 1 tahun 2026 yakni surat perintah membayar (SPM) sudah masuk hari keempat di SIKS NG.
Biasanya, status pencairan bansos di SIKS NG yang sudah SPM membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 7 hari kerja.
Namun, tidak menutup kemungkinan penyaluran bantuan akan dipercepat atau diperlambat ketika ada alasan tertentu.
Sehingga, bisa dipastikan sebentar lagi bansos PKH BPNT tahap 1 tahun 2026 akan segera cair.
KPM akan menerima pencairan saldo bansos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masing-masing.
Walau status KPM sudah SPM di SIKS NG, namun penerima manfaat dihimbau untuk tidak terburu-buru mengecek kartu KKS.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekecewaan KPM yang sudah bolak-balik mengecek, namun saldo masih kosong.
KPM akan mendapat informasi jika bansos tahap 1 tahun 2026 sudah cair dan bisa mendatangi agen atau ATM untuk mengecek KKS merah putih.
Penerima manfaat akan lebih aman jika memiliki aplikasi mobile banking, yang bisa dicek sejam sekali atau tiga kali sehari.
Selain itu, karena pencairan bansos PKH BPNT tahap 1 tahun 2026 akan segera cair, maka KPM harus pastikan KKS dipegang dan disimpan sendiri.
Sebaiknya pengambilan dana bansos tidak diwakilkan oleh ketua kelompok PKH setempat atau ketua kelompok bansos setempat.
Sebagai informasi, KKS Lama atau Merah Putih milik KPM masih dipegang oleh ketua kelompok di beberapa wilayah.
Kemudian ketua kelompok itulah yang datang ke ATM untuk menarik bansosnya semuanya.
Sementara itu, dilansir dari instagram resmi Kemensos RI, pemerintah memperluas piloting digitalisasi bantuan sosial setelah uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil signifikan.
"Program ini akan diterapkan di 40 kabupaten/kota dan satu provinsi pada 2026 untuk memastikan bansos lebih tepat sasaran," tulisnya.
Editor : Siti Dewi Yanti