RADAR BOGOR - Bantuan sosial (bansos) yang dinanti-nanti belum juga cair dan saldo KKS masih terasa misterius? Pertanyaan itu kini banyak muncul di kalangan masyarakat yang sedang aktif mencari kepastian penyaluran bansos melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, pemerintah dikabarkan terus menyalurkan bansos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan bank-bank Himbara, yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BSI, guna memastikan bantuan diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
KKS berfungsi sebagai kartu tabungan resmi yang digunakan untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan sosial lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Melalui mekanisme ini, dana bantuan akan langsung masuk ke rekening KKS masing-masing penerima tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran dinilai lebih aman, transparan, dan tepat sasaran.
Baca Juga: Prediksi Jadwal Pencairan Susulan untuk KPM yang Belum Terima Saldo Bansos PKH BPNT Tahap 1 2026
Khusus bagi KPM yang KKS-nya berada di bawah penyaluran Bank Negara Indonesia, penerima diimbau untuk melakukan pengecekan saldo bantuan secara mandiri melalui aplikasi digital resmi perbankan.
BNI saat ini menggunakan aplikasi terbaru bernama wondr by BNI sebagai layanan mobile banking utama yang menggantikan aplikasi sebelumnya, termasuk untuk kebutuhan pengecekan saldo rekening KKS.
Melalui aplikasi tersebut, KPM dapat memantau saldo, mutasi transaksi, serta memastikan apakah bantuan sosial sudah masuk tanpa harus datang ke kantor bank atau mesin ATM.
Bagi penerima KKS yang menggunakan bank Himbara lainnya, pengecekan saldo dapat dilakukan melalui aplikasi resmi masing-masing bank, seperti BRImo untuk BRI, Livin’ by Mandiri, dan BSI Mobile.
Selain melalui aplikasi perbankan, masyarakat juga dapat mengecek status kepesertaan dan informasi bantuan sosial melalui situs resmi Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah mengingatkan agar masyarakat hanya menggunakan kanal resmi dalam mengecek bantuan sosial dan tidak mudah percaya pada informasi dari sumber yang tidak jelas.
KPM juga diimbau untuk tidak memberikan data pribadi, PIN, atau kode OTP kepada siapa pun dengan alasan apa pun, karena pihak bank maupun pemerintah tidak pernah meminta data tersebut secara langsung.
Dengan pemanfaatan layanan digital perbankan, diharapkan proses pengecekan bantuan sosial melalui KKS dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan aman oleh seluruh penerima manfaat.***
Editor : Asep Suhendar