RADAR BOGOR - Pemerintah melalui kementerian terkait tengah mempersiapkan penyaluran bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk Tahap 1 tahun anggaran 2026.
Penyaluran ini mencakup alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret, yang diprediksi akan rampung sebelum momentum Hari Raya Idulfitri, sebagaimana dikutip dari YouTube Info Bansos.
Informasi ini sangat krusial bagi KPM yang selama tahun 2025 lalu menerima bantuan secara lancar.
Selain jadwal, terdapat aturan ketat yang harus dipatuhi agar saldo bantuan tidak terpotong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
1. Jadwal dan Mekanisme Penyaluran
Pencairan Tahap 1 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung antara bulan Januari hingga Maret. Proses ini akan melibatkan dua jalur utama:
• Kartu KKS Merah Putih: Melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN).
• PT Pos Indonesia: Khusus untuk wilayah yang tidak terjangkau akses perbankan atau KPM dengan kriteria khusus.
Pemerintah mengimbau agar KPM tetap bersabar mengingat proses transfer dilakukan secara bertahap (termin) demi menjaga kestabilan sistem perbankan.
2. 4 Instruksi Pusat untuk Menjamin Bantuan Cair 100%
Guna meminimalkan risiko pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan dana, pusat mengeluarkan empat imbauan wajib bagi seluruh penerima manfaat:
• Mandiri dalam Pemegangan Kartu: Kartu KKS wajib disimpan dan dipegang sendiri oleh KPM. Tidak diperbolehkan menitipkan kartu kepada pendamping sosial, ketua kelompok, atau orang lain.
• Penarikan Tanpa Perantara: KPM sangat dianjurkan untuk menarik dana bantuan secara mandiri di ATM atau agen resmi.
Hal ini bertujuan agar KPM mengetahui secara pasti jumlah saldo yang masuk tanpa ada potongan administratif ilegal.
• Larangan Pembelian Barang Non-Pokok: Dana bantuan dilarang keras digunakan untuk membeli rokok, pulsa, kosmetik, atau barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.
• Prioritas Kebutuhan Primer: Uang bantuan harus difokuskan pada pemenuhan gizi (sayur, buah, protein) serta keperluan pendidikan anak, seperti alat tulis atau pembayaran SPP.
"Kami sangat menekankan agar kartu KKS tidak berpindah tangan. Jika kartu dipegang oleh orang lain, risiko terjadinya pemotongan saldo atau pungutan liar menjadi sangat tinggi. KPM harus berdaya dan berani mengambil haknya secara utuh tanpa potongan sepeser pun," jelas narator dari narasi YouTube Info Bansos.
3. Evaluasi dan Harapan Tahun 2026
Bagi keluarga yang merasa nominal bantuan pada tahun 2025 mengalami penurunan atau tidak sesuai ekspektasi, diharapkan tetap melakukan pemutakhiran data secara berkala.
Perbedaan nominal biasanya terjadi karena perubahan komponen dalam keluarga, seperti anak yang sudah lulus sekolah atau anggota keluarga yang sudah melewati batas usia tertentu.
Pemerintah berharap penyaluran di awal tahun 2026 ini, dapat menjadi bantalan ekonomi yang kuat bagi masyarakat dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran.
Kunci kelancaran bantuan di tahun 2026 adalah kepatuhan KPM terhadap aturan penggunaan dana dan keamanan kartu KKS.
Pastikan data Anda di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sudah padan, dengan Dukcapil agar proses verifikasi rekening (cek rekening) tidak mengalami kendala.***
Editor : Alpin.