RADAR BOGOR - Bagi Anda yang merasa kepesertaan BPJS Kesehatan gratisnya (PBI JK) tiba-tiba tidak aktif, jangan berkecil hati. Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah mengumumkan langkah masif pemulihan hak jaminan kesehatan bagi warga.
Dilansir dari kanal Youtube Kemensos RI, dari total 11 juta peserta yang sempat dinonaktifkan, kini sebanyak 869.000 jiwa telah berhasil direaktivasi dan kembali mendapatkan layanan kesehatan gratis.
Segera cek status kepesertaan Anda melalui aplikasi Mobile JKN atau melalui dinas sosial setempat. Jika Anda termasuk dalam kelompok yang layak namun dinonaktifkan karena masalah administrasi, langkah reaktivasi masih terus berjalan melalui berbagai skema yang disediakan pemerintah.
Skema Pemulihan: Tidak Semua Kembali ke Pusat
Mensos menegaskan bahwa proses reaktivasi ini tidak seragam. Pemerintah menggunakan beberapa jalur agar bantuan tetap tepat sasaran. Melansir dari channel YouTube Kemensos RI, berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran reaktivasi peserta:
1. Reaktivasi PBI-JK Pusat: Sebanyak 132.507 penerima manfaat telah mengajukan kembali dan kini dalam proses aktif di skema pusat.
2. Pengalihan ke APBD (PBI Daerah): Sebanyak 405.965 peserta kini dijamin oleh Pemerintah Daerah masing-masing.
3. Peralihan ke Segmen Pekerja: Sekitar 184.357 peserta terdeteksi telah memiliki pekerjaan tetap (ASN/BUMN/BUMD), sehingga statusnya dialihkan menjadi peserta penerima upah.
Memisahkan yang Layak dan yang Naik Kelas
Langkah penonaktifan massal sebelumnya dilakukan bukan tanpa alasan. Mensos mengungkapkan bahwa validasi data bersama Pemerintah Daerah menemukan banyak peserta yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi.
Menariknya, terdapat 147.064 peserta yang secara sukarela pindah ke segmen Mandiri. Bahkan, lebih dari 6.000 peserta tercatat naik kelas ke layanan Kelas 2, dan 2.000 lainnya naik ke Kelas 1. Ini menjadi sinyal positif adanya peningkatan taraf ekonomi di sebagian lapisan masyarakat.
“Ada 147.046 penerima manfaat yang pindah ke segmen mandiri. Bahkan 6000 lebih naik kelas 2 dan 2000 lebih naik kelas satu,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, dilansir dari kanal Youtube Kemensos RI.
Mensos menegaskan bahwa validasi ketat terus dilakukan bersama pemerintah daerah agar anggaran negara tidak salah sasaran.
Bagi warga yang benar-benar membutuhkan namun kepesertaannya mati, disarankan untuk segera melapor ke perangkat desa atau Dinas Sosial agar bisa diusulkan kembali melalui skema yang tersedia.***
Editor : Asep Suhendar