RADAR BOGOR - Munculnya kabar bahwa seluruh warga di kategori Desil 1 hingga Desil 4 otomatis akan mendapatkan bantuan pangan dan kartu KKS baru di bulan Maret 2026 ini perlu diluruskan.
Para keluarga kurang mampu diharapkan tidak hanya terpaku pada status Desil di DTKS, melainkan harus aktif memastikan apakah namanya masuk dalam kuota nasional yang telah ditetapkan pemerintah tahun ini.
Langkah terbaik yang harus dilakukan masyarakat sekarang adalah melakukan pengecekan secara berkala di aplikasi Cek Bansos atau berkoordinasi dengan pendamping sosial untuk memastikan status Standing Instruction (SI) pada data masing-masing.
Batasan Kuota
Mengutip dari channel YouTube DIARY BANSOS, Menteri Sosial melalui laporan terbarunya menegaskan bahwa setiap bantuan memiliki kuota anggaran yang terbatas.
Sebagai contoh, bantuan pangan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter hanya dialokasikan untuk 35 juta KPM secara nasional.
Meskipun seseorang berada di Desil 1 (kategori termiskin), jika tidak masuk dalam kuota yang ditetapkan per wilayah, maka bantuan tersebut tidak dapat diberikan.
Distribusi 3 Juta Kartu KKS Baru Menjelang Lebaran
Kabar gembira bagi calon penerima manfaat baru, pemerintah tengah mengebut pendistribusian kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Merah Putih.
Tercatat ada sekitar 3 juta KPM baru yang akan mendapatkan kartu KKS di bulan Maret ini, yang terdiri dari 1 juta penerima PKH dan 2 juta penerima BPNT.
Upaya ini dilakukan agar bantuan tunai tersebut dapat segera digunakan masyarakat sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Penyebab Saldo KKS Masih Kosong per 1 Maret
Bagi pemilik KKS lama yang saldonya masih nihil, ada beberapa kemungkinan teknis:
- Pencairan Bertahap: Hingga saat ini, realisasi penyaluran nasional baru mencapai 90 persen. Masih ada 10 persen sisa kuota yang akan dicairkan sepanjang bulan Maret.
- Status Verifikasi: Pastikan status di sistem SIKS-NG sudah menunjukkan Berhasil Cek Rekening atau SPM. Jika data mengalami kendala administrasi, dana tidak akan masuk hingga perbaikan dilakukan oleh operator desa.
Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan didasarkan pada DTSEN sebagai basis data yang valid dan terus diperbarui melalui kolaborasi lintas lembaga.
“DTSEN selalu dimutakhirkan setiap tiga bulan bersama kementerian sosial, BPS, dan pemerintah daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat luas,” ujar Mensos, dilansir dari akun instagram resmi @kemensosri.
Pastikan Anda selalu memperbarui data kependudukan dan tetap menjalin komunikasi dengan pendamping PKH di wilayah masing-masing untuk mendapatkan informasi akurat langsung dari sistem Kemensos.***
Editor : Alpin.