RADAR BOGOR - Menjelang libur Hari Raya Idul Fitri, jajaran Kementerian Sosial RI menerima arahan strategis dari Saifullah Yusuf untuk memastikan seluruh layanan sosial tetap berjalan tanpa gangguan.
Mengutip dari kanal Youtube Kemensos RI, arahan ini menitikberatkan pada kesinambungan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, sehingga momentum libur nasional tidak menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
Pelayanan sosial ditegaskan tidak boleh berhenti meskipun memasuki masa libur nasional. Seluruh pejabat Eselon I dan II diminta menjaga kesiapsiagaan unit kerja masing-masing, termasuk memastikan jalur komunikasi tetap aktif.
Hal ini bertujuan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat ketika dibutuhkan, terutama dalam situasi mendesak yang memerlukan respons segera.
Penguatan sistem piket dan kesiapsiagaan juga menjadi bagian penting dari arahan tersebut. Petugas yang bertugas selama libur harus ditetapkan secara jelas, disertai dengan nomor kontak yang aktif dan mudah diakses.
Selain itu, balai-balai sosial dan unit pelayanan diwajibkan melakukan pengecekan ulang terhadap kesiapan sumber daya manusia serta dukungan operasional guna memastikan layanan tetap berjalan optimal.
Fokus utama diarahkan pada perlindungan kelompok rentan. Lansia yang hidup sendiri, penyandang disabilitas, anak-anak dalam kondisi rentan, masyarakat miskin ekstrem, korban bencana, serta warga terlantar menjadi prioritas dalam pelayanan.
Pendekatan ini bertujuan menjaga agar kebutuhan dasar kelompok tersebut tetap terpenuhi selama periode libur panjang.
“Utamakan kelompok rentan. Perhatian utama harus tetap diberikan kepada lansia tunggal, penyandang disabilitas, anak-anak rentan, masyarakat miskin ekstrem, korban bencana, dan warga terlantar agar tidak terabaikan selama libur,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf melalui kanal Youtube Kemensos RI.
Dalam menghadapi potensi kondisi darurat, langkah antisipasi juga ditekankan. Kemungkinan terjadinya bencana, kecelakaan, maupun gangguan mobilitas menjadi perhatian khusus.
Oleh karena itu, dilakukan pengecekan terhadap ketersediaan stok logistik bantuan atau buffer stock, sekaligus memastikan proses distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Layanan dasar berbasis komunikasi diwajibkan tetap aktif selama 24 jam. Fasilitas seperti Command Center, Call Center, layanan WhatsApp, serta media sosial diinstruksikan untuk terus beroperasi guna menerima aduan, laporan, dan rujukan sosial dari masyarakat.
Keberadaan layanan ini menjadi jalur utama bagi masyarakat untuk mendapatkan respons cepat dalam situasi mendesak.
Kelancaran penyaluran bantuan sosial juga menjadi perhatian penting dalam arahan tersebut.
Program bansos dan berbagai intervensi sosial lainnya diminta tetap berjalan tanpa hambatan, sehingga hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak tertunda akibat proses administratif atau libur panjang.
Selain itu, proses pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN tetap harus dilanjutkan.
Kegiatan verifikasi, validasi, serta pelaporan perubahan data dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pendamping sosial di tingkat daerah agar akurasi data tetap terjaga.***
Editor : Eli Kustiyawati