RADAR BOGOR - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran negara tidak akan berdampak pada bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.
Melansir situs resmi Kementerian Sosial, pernyataan tersebut disampaikan usai pelaksanaan Salat Idul Fitri 2026, di mana ia merespons kekhawatiran publik terkait kemungkinan pemangkasan bansos akibat efisiensi anggaran pemerintah.
Gus Ipul memastikan bahwa bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap aman dan tidak termasuk dalam pos anggaran yang akan dikurangi.
Menurutnya, efisiensi anggaran hanya difokuskan pada pengeluaran yang tidak mendesak, seperti kegiatan seremonial dan belanja operasional yang masih bisa ditunda.
Ia menegaskan bahwa program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, justru menjadi prioritas utama pemerintah.
“Efisiensi itu pada dasarnya untuk hal-hal yang masih bisa ditunda. Tetapi yang menyangkut kepentingan rakyat, pasti tidak akan ada efisiensi. Yang akan disisir adalah mana yang bisa ditunda, mana yang prioritas, mana yang sifatnya hanya seremoni,” ujar Gus ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut bahwa bantuan sosial bukan hanya dipertahankan, tetapi juga berpotensi ditingkatkan jika kondisi ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan tambahan.
Baca Juga: Bukan Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Usulan Penyelamat MenPAN RB bagi 630 Ribu Guru Madrasah
Kebijakan ini, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran.
Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam konteks tersebut, bansos dinilai sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi masyarakat di tengah tantangan global.
Melalui penegasan ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia berharap masyarakat tidak perlu khawatir, karena program bantuan sosial tetap berjalan dan menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran negara.
Editor : Asep Suhendar