RADAR BOGOR - Ada kabar gembira bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang jadwal pencairannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Setelah masa Lebaran usai, pemerintah bergerak cepat untuk menuntaskan penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) yang sempat tertunda.
Berdasarkan informasi terbaru dari kanal YouTube Yoga Faradika, terdapat kejutan khusus bagi masyarakat yang datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan mereka.
Pada periode ini, banyak KPM yang dilaporkan akan menerima dua jenis bantuan secara bersamaan dalam satu waktu.
Kabar ini tentu menjadi angin segar, mengingat kebutuhan pangan masyarakat biasanya meningkat pasca Hari Raya.
Berikut adalah rincian dua jenis bantuan yang bisa didapatkan secara serentak tersebut:
1. Bantuan Pangan (Beras dan Minyak Goreng)
Bantuan ini merupakan alokasi untuk bulan Februari dan Maret yang penyalurannya sempat tertunda karena kendala teknis dan arus mudik.
Setiap KPM yang terdaftar akan menerima paket berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter. Bantuan ini bertujuan untuk membantu memulihkan stok pangan keluarga yang mulai menipis setelah Lebaran.
2. Bantuan Tunai PKH dan BPNT Tahap 1
Selain bantuan pangan, bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk tahap 1 juga sedang dituntaskan.
Bagi KPM yang belum memiliki kartu KKS atau memang dijadwalkan cair melalui PT Pos Indonesia, dana tunai ini bisa diambil berbarengan dengan bantuan pangan di atas.
"Apalagi bagi para KPM yang pencairannya di kantor pos, selain mendapat pencairan PKH atau BPNT, juga akan dapat pencairan beras 20 kg dan juga minyak goreng 4 liter," ucap narator YouTube tersebut.
Pemerintah menargetkan seluruh penyaluran bantuan triwulan 1 ini dapat rampung 100 persen pada akhir bulan Maret 2026.
Oleh karena itu, bagi Anda yang sudah menerima surat undangan dari PT Pos atau pihak desa, disarankan untuk segera melakukan pengecekan dan mendatangi titik pencairan yang telah ditentukan.
Pastikan Anda membawa dokumen asli seperti KTP Elektronik dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat utama proses verifikasi saat pengambilan bantuan.***
Editor : Eli Kustiyawati