RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial tahun 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat.
Banyak warga mengaku telah menerima bansos melalui PT Pos Indonesia, bahkan sebagian besar di antaranya adalah penerima baru.
Informasi terbaru menyebutkan bahwa pencairan bansos sudah mulai dilakukan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi, Jawa Barat.
Program yang disalurkan meliputi PKH dan BPNT, dengan nominal yang cukup besar.
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, BPNT diberikan sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan, sedangkan PKH bisa mencapai lebih dari Rp1 juta tergantung komponen yang dimiliki penerima.
Komponen tersebut meliputi:
• Kesehatan: ibu hamil dan anak usia dini
• Pendidikan: siswa SD, SMP, hingga SMA
• Kesejahteraan sosial: lansia dan penyandang disabilitas
Setiap kategori memiliki besaran bantuan yang berbeda, dengan prioritas tertinggi pada ibu hamil dan anak usia dini.
Namun, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan ini.
Pemerintah menetapkan syarat ketat, yaitu harus terdaftar dalam DTKS dan berada pada kategori desil 1 hingga desil 4.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui statusnya, dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau bertanya langsung ke petugas desa maupun Dinas Sosial.
Jika dalam sistem muncul keterangan periode Januari–Maret 2026 dengan penyalur PT Pos Indonesia, maka besar kemungkinan bantuan sedang dalam proses pencairan.
Status SI menjadi tanda bahwa bantuan sudah masuk tahap penyaluran dan penerima tinggal menunggu undangan dari PT Pos.
Menariknya, mekanisme penyaluran melalui PT Pos berbeda dengan sistem kartu KKS.
Jika melalui KKS terdapat batas waktu pengambilan, maka penyaluran via PT Pos lebih fleksibel, bahkan bisa dilakukan secara door to door.
Hal ini sangat membantu bagi lansia atau penyandang disabilitas yang kesulitan datang ke lokasi pencairan.
Petugas akan langsung mengantarkan bantuan ke rumah penerima dengan pendampingan aparat setempat.
Selain itu, proses pendaftaran DTKS juga menjadi sorotan.
Warga dapat diusulkan melalui musyawarah desa atau kelurahan (musdes/muskel), lalu datanya diinput oleh operator setempat.
Pengusulan melalui aparat desa dinilai lebih efektif dibandingkan pendaftaran mandiri, karena memiliki peluang lebih besar untuk diterima dalam sistem DTKS.
Dengan pembaruan data yang terus dilakukan, masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan belum tentu akan mendapatkannya kembali jika kondisi ekonominya sudah membaik.
Karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu memastikan data mereka akurat dan sesuai kondisi terkini.
Program bansos ini diharapkan tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.***
Editor : Eli Kustiyawati