RADAR BOGOR - Dalam menjaga kelancaran pencairan bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan BPNT, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan kehati-hatian dalam menjaga data pribadi dapat menentukan kelangsungan penerimaan bansos. Berikut tiga hal utama yang wajib dihindari:
1. Urus Administrasi Kependudukan Sendiri
Melansir dari kanal Youtube Ach Haris Efendy, pengelolaan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebaiknya dilakukan secara mandiri tanpa perantara.
Menggunakan jasa pihak lain atau calo berisiko menimbulkan data yang tidak valid, pekerjaan administrasi yang tidak sesuai kenyataan, atau perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak disadari.
Karena sistem bansos saat ini berbasis NIK dan nomor KK yang akurat, ketidaksesuaian data sekecil apa pun bisa menyebabkan bantuan berhenti cair.
Proses pembuatan atau pembaruan KK/KTP dilakukan di kantor kependudukan setempat secara gratis, sehingga mengurus sendiri lebih menjamin validitas data.
2. Hindari Terlibat Game Online Terlarang
KPM dilarang keras terlibat dalam aktivitas game online terlarang yang memerlukan transaksi keuangan. Setiap transaksi, baik deposit maupun penarikan dana, dapat dilacak melalui nomor rekening dan NIK.
Banyak kasus sebelumnya menunjukkan bahwa bansos berhenti diberikan kepada penerima yang terdeteksi terlibat dalam aktivitas tersebut, meskipun secara kondisi ekonomi mereka masih layak menerima bantuan.
Kewaspadaan dalam menghindari aktivitas ini menjadi salah satu faktor penting agar hak bantuan tetap terjaga.
3. Jaga Kerahasiaan KTP dan KK
Menjaga kerahasiaan dokumen identitas pribadi merupakan hal paling krusial. Memberikan atau meminjamkan KTP dan KK kepada orang lain, termasuk kerabat, dapat menyebabkan penyalahgunaan aset, seperti pembelian barang mewah atau pemasangan listrik dengan daya besar.
“hindari memberikan KTP dan KK kepada orang lain dengan alasan yang tidak jelas,” ulas narator melalui kanal Youtube Ach Haris Efendy.
Aset yang tercatat atas nama penerima bantuan dapat memengaruhi sistem desil ekonomi, sehingga bantuan otomatis dihentikan. Memberikan dokumen untuk pinjaman online atau keperluan orang lain juga berisiko tinggi dan sulit diperbaiki datanya di kemudian hari.
Disarankan agar dokumen asli hanya ditunjukkan kepada petugas resmi pemerintah saat pemutakhiran data, tanpa dibawa pulang.***
Editor : Asep Suhendar