DJP Kumpulkan Administrasi Pajak Berbagai Negara, Bahas Tantangan Ekonomi Digital

RADAR BOGOR – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong penguatan kerja sama perpajakan antarnegara untuk menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi digital dan perubahan model bisnis global.

Upaya tersebut dibahas dalam forum internasional Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada 13–15 Oktober 2026.

Mengusung tema Smart Taxation, Shared Prosperity atau Perpajakan Cerdas, Kemakmuran Bersama, BRITACOF 2026 menjadi ruang bagi berbagai administrasi pajak untuk bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan pendekatan dalam menghadapi tantangan perpajakan lintas negara.

Forum ini mengangkat empat agenda utama, yakni pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, penguatan kapasitas institusi perpajakan, serta pengembangan dialog dengan dunia usaha dan industri.

Sejumlah pejabat dan perwakilan internasional menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, serta perwakilan anggota dan pengamat Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM).

Mekanisme kerja sama BRITACOM melibatkan 38 administrasi pajak dari berbagai negara dan wilayah serta 30 pengamat yang berasal dari lembaga perpajakan dan organisasi.

Baca Juga: Curug Cipamingkis Bogor: Harga Tiket, Fasilitas, Camping, dan Jam Buka

DJP Dorong Kepastian Pajak bagi Dunia Usaha

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menekankan bahwa kolaborasi internasional semakin diperlukan seiring perubahan pola bisnis dan meningkatnya transaksi lintas batas negara.

Menurutnya, kerja sama yang terjalin melalui forum tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian perpajakan, mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak, sekaligus menciptakan iklim yang mendukung perdagangan dan investasi.

“Melalui forum ini, kita saling belajar untuk memperbaiki pengelolaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Harapannya, wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajibannya dan dunia usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujar Bimo.

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam BRITACOF 2026 adalah pemajakan terhadap kegiatan bisnis berbasis platform serta layanan digital yang beroperasi lintas negara.