RADAR BOGOR - Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat seiring dengan memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada ketidakstabilan pasokan dan harga minyak dunia.
Merespons hal tersebut, dilansir dari YouTube TVR Parlemen, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir yang diambil pemerintah.
Kenaikan BBM Berpotensi Beratkan Masyarakat
Sugeng Suparwoto menekankan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM tidak bisa diambil sembarangan mengingat tingginya sensitivitas masyarakat terhadap perubahan harga BBM.
"Menaikkan BBM adalah pilihan terakhir karena apapun kebijakannya yang kita perhatikan adalah kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat, sensitivitasnya tinggi sekali terhadap kemampuan masyarakat kalau BBM dinaikkan sehingga implikasinya tidak langsung kepada masyarakat luas," ujar Sugeng dikutip dari YouTube TVR Parlemen pada Minggu, 15 Maret 2026.
Kenaikan harga BBM diketahui memiliki efek berantai yang luas. Ketika harga BBM naik, biaya transportasi otomatis ikut meningkat.
Hal ini kemudian mendorong naiknya biaya distribusi barang, yang pada akhirnya berujung pada lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
Pertamina Sudah Siapkan Cadangan Stok BBM
Di sisi lain, Sugeng memastikan bahwa pemerintah dan Pertamina telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak ketidakstabilan harga minyak global.
"Semuanya sudah dimitigasi oleh pemerintah. Dan dalam hal ini Pertamina, Pertamina di tangki-tangki timbunnya menaikkan kurang lebih 12% dari konsumsi hari-hari biasanya," jelasnya.
Langkah penambahan cadangan stok BBM sebesar 12% ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan BBM di dalam negeri, meski situasi global tengah bergejolak akibat konflik Timur Tengah.
DPR Minta Pemerintah Optimalkan Skenario Fiskal
Selain menjaga pasokan BBM, DPR juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan berbagai skenario fiskal guna menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah ini dinilai penting agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan menaikkan harga BBM sebelum seluruh opsi lain benar-benar dipertimbangkan secara matang.
Dengan menjaga keseimbangan fiskal secara cermat, pemerintah diharapkan mampu meredam tekanan kenaikan harga minyak dunia tanpa harus membebankan dampaknya secara langsung kepada masyarakat melalui kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kesimpulan
Konflik Timur Tengah memang memunculkan tekanan nyata terhadap harga dan pasokan minyak global.
Namun demikian, DPR RI mengingatkan pemerintah agar tetap mengutamakan perlindungan daya beli masyarakat.
Kenaikan harga BBM bersubsidi, jika pun harus dilakukan, wajib menjadi langkah paling akhir setelah seluruh opsi mitigasi fiskal dan pasokan telah dijalankan secara maksimal.***
Editor : Eli Kustiyawati