RADAR BOGOR - Lonjakan harga minyak dunia memicu kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal Indonesia.
Para ekonom mengingatkan, pemerintah untuk tetap menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan kenaikan harga minyak global.
Mereka menilai, langkah memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaiknya dihindari agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri menilai, disiplin pengelolaan anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar keuangan serta lembaga pemeringkat internasional terhadap perekonomian Indonesia.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya tetap mempertahankan batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Didin berpandangan, daripada melonggarkan batas defisit melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berpotensi meningkatkan beban utang negara, pemerintah lebih baik memperkuat efisiensi berbagai program strategis.
Salah satu program yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan swasembada pangan.
Ia menilai program MBG tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, pengelolaannya dinilai perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
Didin juga menyarankan agar implementasi program tersebut melibatkan lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi desa agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menilai, pelebaran defisit APBN di atas 3 persen memang berpotensi terjadi jika berbagai asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan APBN tidak tercapai.
Ia menjelaskan, apabila sejumlah indikator makro ekonomi dalam APBN meleset dari target, maka secara otomatis defisit anggaran dapat meningkat.
Meski demikian, Esther mengingatkan, peningkatan defisit biasanya akan diikuti dengan kebutuhan pembiayaan tambahan melalui penerbitan utang baru.
Oleh karena itu, pengelolaan APBN harus dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di masa mendatang.
Ia menilai, pemerintah perlu lebih bijak dalam menentukan prioritas belanja negara sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan dampak ekonomi yang optimal.
Selain itu, pemerintah juga disarankan lebih selektif dalam menetapkan program prioritas, terutama program dengan kebutuhan anggaran besar.
Menurutnya, program semacam itu sebaiknya difokuskan pada daerah yang memiliki kebutuhan khusus agar pemanfaatan anggaran menjadi lebih efektif.
Esther juga menilai belanja negara perlu diarahkan pada sektor yang mampu memberikan dampak ekonomi luas, seperti sektor ekspor dan pariwisata, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. (mim/dio)
Editor : Siti Dewi Yanti