RADAR BOGOR - Penyandang Disabilitas dan pembimbing yang sempat viral bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pihak Dinas Sosial.
Berdasarkan pengakuan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Aam Ruhamiah, mobilisasi siswi tersebut harus dilakukan.
"Karena Ibu merasa terdesak karena kebutuhan akan mess diperlukan, sehingga mobilisasi anak-anak, yang orang itu akan segera masuk," beber Dedi Mulyadi.
"Iya, betul, terhalang juga banyak. Waiting list itu masih banyak Pak yang mau masuk," sebut Aam Ruhamiah.
Gubernur Jawa Barat menanyakan jumlah anak yang terhalang masuk asrama.
"Kemarin itu ada 14 Pak," ungkap Aam Ruhamiah.
Mendengar hal tersebut, Dedi Mulyadi meminta agar anak-anak penyandang disabilitas tersebut dimasukan ke dalam asrama di bawah naungan Dinsos Jabar.
"Ya udah masukin aja biayanya dari saya, kan kita masih banyak dana sisa. Ibu punya daya tampung berapa?" tanyanya.
"Sebenarnya kapasitas kalau ngelihat yang harus proporsional tuh sekitar 100," sebut Aam Ruhamiah.
Gubernur Jawa Barat memerintahkan, seratus daya tampung harus terisi.
"Biaya hidupnya dari saya, tinggal data per tahun nanti ketransfer ke mana saya kirimin tiap bulan," pungkasnya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, banyak teman Gubernur Jawa Barat ingin membantu mengatasi masalah.
"Banyak loh Bu. Yang penting ee mereka bisa melihat bahwa faktanya kita ini ngelola dengan baik tidak korupsi itu aja," tegasnya.
Gubernur Jawa Barat mempertanyakan kesanggupan pihak UPTD Dinsos untuk menampung 100 penyandang disabilitas dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).
"Bisa, Pak. Sama ODGJ juga ada, Pak," ucap pihak Dinsos Jabar.
Dedi Mulyadi menyebutkan, bukan hanya ODGJ yang berada di rumah sakit, namun juga ODGJ yang sudah keluar dari rumah sakit.
"Siap ke masyarakat ya. Ada 80 ya di Sumedang itu, Pak," tutur Kepala Dinas Sosial Jawsa Barat Noneng Komara Nengsih.
Gubernur Jawa Barat meminta agar rincian pembiayaan hingga bulan Desember langsung dikirimkan.
"Kirim langsung ke saya, nanti dikirimin tiap bulan tanggal berapa? Dipisahin aja rekeningnya dari rekening yang pemerintah Bu. Khusus yang bantuan sosial ya," tandas Dedi Mulyadi.
Editor : Siti Dewi Yanti