RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan arahan baru terkait penanganan siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah.
Dalam surat edaran terbaru untuk para guru, Dedi Mulyadi menekankan agar hukuman yang diberikan bersifat mendidik, bukan fisik, untuk menghindari risiko hukum.
“Hukuman bisa berupa kegiatan positif seperti membersihkan halaman, toilet, mengecat tembok, membersihkan kaca, atau mengurus sampah,” ujar Dedi Mulyadi saat berada di Geung Sate, Kota Bandung.
Langkah ini diambil sebagai bentuk edukasi dan pembentukan karakter siswa, tanpa melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah Jawa Barat telah menyiapkan dukungan hukum bagi tenaga pengajar.
Saat ini terdapat sekitar 200 pengacara yang siap mendampingi guru SMA dan SMK dalam menghadapi masalah hukum terkait disiplin siswa.
Sementara untuk sekolah tingkat SMP, kewenangan terkait sanksi tetap berada di tangan bupati setempat.
Tidak hanya itu, pihak sekolah juga mewajibkan orang tua siswa membuat surat pernyataan.
Dalam surat tersebut, orang tua menyetujui bahwa jika anak menolak mengikuti program pendidikan kedisiplinan di sekolah, maka tanggung jawab akan dikembalikan kepada orang tua.
Dedi Mulyadi menekankan, pendekatan ini merupakan upaya untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan disiplin, dengan menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan tanggung jawab, bukan melalui kekerasan fisik. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim