RADAR BOGOR - Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, mengapresiasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah.
Hamzah memaparkan, dalam satu tahun, perubahan sudah dirasakan warga Kota Depok dibawah kepemimpinan Walikota Depok Supian Suri dan Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah.
Kepada Radar Bogor, Hamzah menjelaskan bahwa ukuran paling jelas dari kemajuan itu terlihat dari program-program yang langsung dirasakan warga Depok.
Pertama, kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk objek pajak dengan NJOP di bawah Rp200 juta.
Kata dia, ini sebagai langkah konkret yang memberi dampak ekonomi langsung karena bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat kecil.
“Kebijakan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan,” katanya kepada Radar Bogor Jumat 20 Februari 2026.
Kedua, program Dana RW sebesar Rp 300 juta. Ia menilai, kebijakan ini sebagai inovasi penting dalam pola pembangunan daerah.
Skema tersebut memperkuat konsep pembangunan partisipatif karena masyarakat diberikan ruang menentukan prioritas kebutuhan lingkungan masing-masing.
"Jadi, pembangunan dianggap lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai kondisi riil di lapangan,” paparnya.
Ketiga pada sektor infrastruktur. Hamzah mengatakan, pekoy Depok dibawah kepemimpinan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah mulai berhasil menangani persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian publik. Seperti kemacetan di kawasan Sawangan.
“Langkah penanganan tersebut menunjukkan adanya keseriusan dalam merespons persoalan mobilitas warga yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, dalam bidang lingkungan, penanganan persoalan sampah mulai menunjukkan perkembangan melalui penataan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
Kata Hamzah, pembenahan tata kelola ini menjadi indikator penting karena persoalan sampah merupakan isu klasik yang membutuhkan pendekatan sistematis, bukan sekadar solusi sementara.
Hamzah juga menilai perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menyebut sejumlah program telah diinisiasi untuk menyiapkan generasi emas daerah, seperti pembentukan forum anak.
Penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan, pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, pembinaan karakter dan keagamaan, serta peningkatan kegiatan olahraga dan kesehatan remaja.
Lalu ada program RSSG (Rintisan Sekolah Swasta Gratis) yang dinilainya sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Program itu bukan sekadar bantuan biaya, melainkan instrumen pemerataan kesempatan belajar.
"terutama bagi keluarga yang selama ini terkendala faktor ekonomi," paparnya.
Kata dia,RSSG merupakan terobosan penting karena membuka akses pendidikan yang lebih inklusif.
Program ini membantu memastikan bahwa keterbatasan finansial tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya RSSG memberi dampak berlapis, baik bagi peserta didik maupun ekosistem pendidikan daerah.
Dimna Sekolah swasta terbantu dari sisi keberlangsungan operasional, sementara pemerintah turut terbantu dalam mengurangi beban daya tampung sekolah negeri.
“Secara jangka panjang, kebijakan ini berpotensi memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah karena semakin banyak generasi muda memperoleh kesempatan belajar secara optimal," jelasnya.
Kata dia RSGG Ini juga merupakan investasi sosial yang manfaatnya tidak langsung terlihat, tetapi sangat menentukan masa depan kota.
Langkah ini penting karena pembangunan berkelanjutan bergantung pada kualitas generasi penerus.
Lanjut Hamzah, arah kebijakan selama tahun pertama pemerintahan memperlihatkan pola kerja yang sistematis dan terukur.
Ia merinci empat fokus utama yang menjadi fondasi pembangunan, yakni percepatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan public.
Penataan birokrasi internal agar lebih efektif dan efisien, peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, serta komitmen memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat.
Dimana, penataan birokrasi menjadi faktor krusial karena berdampak langsung pada kualitas layanan administrasi, kecepatan respons pemerintah, serta tingkat kepercayaan publik.
"Peningkatan kinerja aparatur turut mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Tak hanya itu, Hamzah juga menyoroti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.
Dimana, keterlibatan publik merupakan indikator bahwa kepercayaan terhadap pemerintah meningkat.
"Partisipasi tersebut dinilai penting karena dapat memperkuat fungsi pengawasan sosial sekaligus memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat," tukasnya.(faj)
Editor : Alpin.