RADAR BOGOR - Suasana hangat silaturahmi di Gedung Sate menjadi momen penting bagi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk menyampaikan arah baru kepemimpinannya.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu kedua Syawal 1447 Hijriah itu, KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menegaskan, perubahan pendekatan kerja pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi mengungkapkan, tradisi halal bihalal selama ini identik dengan kegiatan seremonial berskala besar.
KDM mengaku, pernah menjalani hal serupa saat awal menjabat sebagai bupati.
Namun kini, sebagai gubernur, ia memilih pendekatan berbeda.
Menurutnya, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi membuat pola kerja lama perlu ditinggalkan.
Dedi Mulyadi bahkan menegaskan, dirinya bukan “gubernur kantoran”, melainkan “gubernur pinggiran”.
Istilah tersebut bukan tanpa makna.
KDM menggambarkan, sosok pemimpin yang hadir langsung di tengah masyarakat, mulai dari kampung, bantaran sungai, pesisir pantai, hingga kawasan hutan dan jalanan.
Baginya, kepemimpinan harus menyentuh titik-titik kehidupan warga secara nyata, bukan sekadar konsep di balik meja.
Dedi Mulyadi juga menyoroti, kecenderungan birokrasi yang selama ini dinilai terlalu akademis dan penuh imajinasi.
Menurut KDM, pendekatan seperti itu kerap tidak selaras dengan kebutuhan riil masyarakat yang terus berkembang.
“Pemimpin dipilih oleh rakyat, sehingga gagasannya harus nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Dedi Mulyadi di hadapan para ASN dan kepala daerah se-Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menambahkan, masyarakat membutuhkan solusi konkret—mulai dari pekerjaan, hunian, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebahagiaan hidup.
Untuk mewujudkan hal tersebut, KDM menekankan pentingnya langkah-langkah taktis dalam pemerintahan.
Dedi Mulyadi bahkan mengangkat filosofi sederhana dari budaya Sunda sebagai pedoman kerja, yakni “popek trak”.
Konsep tersebut, sambung KDM, menitikberatkan pada aksi nyata dibandingkan banyaknya pembicaraan.
Bagi Dedi Mulyadi, efektivitas kerja diukur dari hasil, bukan sekadar rencana atau diskusi panjang.
Pendekatan ini menjadi sinyal kuat bahwa arah kepemimpinan di Jawa Barat ke depan akan lebih pragmatis, responsif dan berorientasi pada kebutuhan langsung masyarakat.
Dengan gaya kepemimpinan yang turun langsung ke lapangan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tampaknya ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar terasa manfaatnya oleh warga di setiap sudut wilayah. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim