Program Posyandu Digital Rp20 M Diprotes, Mahasiswa Minta Transparansi DPRD Kabupaten Bogor
RADAR BOGOR - Brigade Mahasiswa Bogor melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kritik terhadap Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang diwujudkan dalam program Posyandu Digital oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dengan nilai mencapai Rp20 miliar.
Koordinator lapangan aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Yuri menilai, program tersebut menimbulkan pertanyaan soal urgensi dan relevansinya, mengingat masih banyak persoalan mendasar di masyarakat.
Ia mengatakan, mahasiswa Bogor menyoroti rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar, keterbatasan fasilitas posyandu konvensional, serta minimnya kapasitas kader di lapangan yang dinilai lebih membutuhkan perhatian.
Menurutnya, digitalisasi posyandu terkesan dipaksakan tanpa didukung kebutuhan nyata yang terukur secara menyeluruh.
Selain itu, pihaknya juga mencermati adanya indikasi persoalan dalam tata kelola program, khususnya pada mekanisme pengadaan.
Yuri menyebut muncul dugaan praktik tidak etis, termasuk indikasi adanya vendor yang menerima cashback hingga 50 persen dari nilai proyek.
Jika terbukti benar, hal tersebut dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran dan konflik kepentingan.
Dari sisi keadilan anggaran, ia menilai alokasi Rp20 miliar untuk program yang belum jelas urgensinya menunjukkan ketimpangan prioritas pembangunan.
Anggaran publik seharusnya difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan proyek yang berpotensi sarat kepentingan.
Baca Juga: Apakah Bansos BPNT Rp600 Ribu Cair April 2026? KPM Cek Status Bantuan dan Saldo KKS Lewat Cara Ini
Atas dasar itu, Brigade Mahasiswa Bogor menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta Ketua DPRD Kabupaten Bogor memberikan penjelasan terbuka terkait dasar pengajuan pokir dan memastikan tidak adanya konflik kepentingan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
