RADAR BOGOR - Kabar adanya dugaan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang disebut terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, sempat membuat situasi pemerintahan daerah menjadi sorotan.
Isu tersebut beredar, di tengah masyarakat dan memunculkan tanda tanya mengenai keberadaan serta aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bogor.
Namun, setelah dilakukan penelusuran dan muncul klarifikasi dari KPK, kabar mengenai OTT terhadap sejumlah pejabat tersebut dinyatakan tidak benar.
Aktivitas Perkantoran Pemkab Bogor Tetap Berjalan Normal
Pemantauan di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Bogor dilakukan sejak Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 07.30 WIB hingga Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 00.50 WIB.
Sejumlah titik menjadi perhatian, di antaranya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Kantor Sekretariat Daerah (Setda), serta Kantor Bupati Bogor.
Baca Juga: Pencairan Bansos Tahap 3 Banyak di Warnai Status KPM 'Exclude', Ternyata Ini Penyebabnya
Dari hasil pemantauan, kegiatan pemerintahan di lokasi-lokasi tersebut berlangsung seperti biasa.
Tidak terlihat adanya kondisi khusus ataupun aktivitas yang mencolok sebagaimana kabar OTT yang sebelumnya ramai diperbincangkan.
Situasi tersebut juga sejalan dengan keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika.
Ajat mengatakan, dirinya turut mengikuti perkembangan informasi mengenai kabar enam ASN yang disebut terjaring OTT.
Namun, hingga saat itu, dia mengaku belum menerima pemberitahuan resmi mengenai adanya operasi tangkap tangan terhadap aparatur Pemkab Bogor.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
