Isu OTT KPK Memanas, M-ONE Institute Minta Pemkab Bogor Waspada Propaganda
RADAR BOGOR - Perkembangan isu operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai perlu disikapi secara hati-hati.
Masyarakat diminta tidak mudah terseret informasi yang belum terverifikasi, sementara pemerintah daerah didorong memperkuat komunikasi publik agar situasi tetap kondusif.
Direktur Eksekutif M-ONE INSTITUTE, Nur Eko Suhardana mengingatkan, adanya potensi pihak-pihak tertentu memanfaatkan isu penegakan hukum untuk membangun opini dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Menurut Nur Eko, isu yang berkaitan dengan OTT KPK memiliki tingkat sensitivitas tinggi.
Ketika informasi resmi belum tersampaikan secara utuh, kata dia, ruang tersebut berpotensi dipenuhi spekulasi, tekanan psikologis, hingga narasi yang sulit dipastikan kebenarannya.
Selebaran dan Pamflet Dinilai Perlu Diwaspadai
Nur Eko menyoroti, beredarnya selebaran atau pamflet yang menurutnya perlu dicermati dalam konteks perkembangan isu OTT KPK.
Ia menilai, materi semacam itu dapat digunakan untuk membentuk persepsi publik apabila disebarkan tanpa sumber yang jelas dan tanpa informasi pembanding dari pihak berwenang.
“Polanya masih sama. Ada beberapa pola yang bisa dibaca, salah satunya penyebaran selebaran atau pamflet yang kemudian digunakan untuk membangun propaganda dan memainkan psywar. Ini yang harus diwaspadai agar masyarakat tidak terpancing,” ujar Nur Eko dalam keterangannya kepada Radar Bogor, Kamis 3 September 2026.
Meski demikian, ia menekankan, masyarakat sebaiknya tidak langsung menarik kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik.
Pemkab Bogor Diminta Tetap Fokus Bekerja
Di tengah situasi tersebut, Nur Eko meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor tidak kehilangan fokus dalam menjalankan roda pemerintahan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
