TKD dan DBH Dipangkas, Program Bupati Bogor Terancam Terkendala

RADAR BOGOR – Kebijakan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mulai memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pemangkasan TKD dan DBH tersebut turut memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah masuk dalam visi dan misi Bupati Bogor.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, mengatakan penurunan TKD sudah mulai terlihat sejak 2024 dan terus berlanjut hingga 2026.
Baca Juga: Baru 48 Persen ODHIV di Kota Bogor Capai Viral Load Tersupresi, Dinkes Perkuat Pendampingan
Ia menyebut, TKD Kabupaten Bogor yang pada 2025 berada di angka sekitar Rp6,3 triliun turun menjadi Rp6,1 triliun. Penurunan kembali terjadi pada 2026 hingga menjadi sekitar Rp5,3 triliun.
"Tahun 2024 sudah kelihatan tanda-tanda penurunan. Di Kabupaten Bogor dari Rp6,3 triliun 2025 turun ke Rp6,1 triliun. Terus 2026 turun lagi menjadi Rp5,3 triliun. Hampir Rp1 triliun turunnya dari 2025 ke 2026," ujar Wildan, Rabu, 23 September 2026.
Menurutnya, penurunan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Tak hanya TKD, DBH yang diterima Kabupaten Bogor dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan cukup besar.
Wildan mengungkapkan, DBH Kabupaten Bogor yang sebelumnya mencapai sekitar Rp600 miliar pada 2025, pada 2026 hanya tersisa sekitar Rp200 miliar. Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp400 miliar.
"DBH dari Rp600 miliar 2025, 2026 cuma Rp200 miliar. Hilang Rp400 miliar. Itu yang agak membuat sesak dari sisi kemampuan fiskal kita jadi terbatas," jelasnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada dukungan pemerintah pusat untuk desa. Dana desa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp500 miliar kini disebut hanya berada di kisaran Rp150 miliar.
Meski demikian, Kabupaten Bogor masih memiliki sejumlah sumber pendanaan untuk membantu menopang pembangunan desa, seperti Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




