RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar rapat kordinasi persiapan penyusunan pra Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027.
Kegiatan dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Inovasi dan Riset Daerah (Bapperinda) Kabupaten Bogor pada Senin 9 Februari 2026.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyatakan bahwa sebelum menyusun RKPD tahun 2027 tentu arah kebijakan program prioritas harus sudah dalam visi misi selama 5 tahun menjabat agar tidak terlewatkan.
Baca Juga: Kabar Gembira, Walikota Depok Pastikan Seluruh Warga Miskin Dapat Jaminan Kesehatan Gratis
"Tentu arahan kebijakan - kebijakan program - program prioritas yang tertuang dalam visi misi yang sudah kita susun untuk 5 tahun, supaya tidak terlewat," kata Rudy kepada Radar Bogor.
Lalu, kata Rudy, dalam rakor tersebut sekaligus evaluasi program yang telah berjalan pada tahun 2025.
"Mana yang perlu lanjutan, mana yang perlu ditambahkan, dan tentunya apa yang sudah dikerjakan, segala saran masukkan dan yang harus jadi evaluasi kita bersama, kita sempurnakan bersama - sama untuk menjadi program di tahun berikut," jelas dia.
Baca Juga: Baznas Tetapkan Zakat Fitrah Rp50 Ribu pada Ramadhan 1447 Hijriah, Ini Penjelasannya
Pada pembahasan rakor itu, kata dia, tidak melebar jauh, melainkan tetap sama yang telah disusun program dalam waktu lima tahun kedepan.
Salah satunya, kata dia, fokus infrastuktur baik jalan, irigasi dan sebagainya. fokus pendidikan dan kesehatan.
Rudy memaparkan, terkait program kesehatan, pemerintah berproses bagaimana caranya 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi rumah sakit khusus.
"Contoh RSUD Cibinong, kita sangat berharap bisa menjadi rumah sakit daerah khusus kanker. Lalu Ciawi kita punya SDM-SDM dokter-dokter yang hebat, itu dokter-dokter spesialis jantung," ujar dia.
Baca Juga: Hendak Pulang ke Rumah, Siswa SDN Cibunar 04 Parung Panjang Bogor Meninggal Dunia, Polisi Ungkap Kronologisnya
"Apakah bisa untuk dipersiapkan menjadi rumah sakit khusus jantung, walaupun masih melayani pasien-pasien yang bersifat umum," tambah dia.
Sehingga, kata Rudy, arah pembangunan jelas jadi jangan hanya setiap tahun itu beberapa program yang dianggap penting. Tetapi output yang tidak terarah menjadi terarah.
Kemudian untuk pendidikan, kata dia, dirinya meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mengkaji ulang terkait dana bantuan operasional sekolah.
Rudy menginginkan agar Disdik bicara dengan para kepala sekolah. Karena di dana BOS ada 20 persen dana yang dapat digunakan untuk infrastuktur.
Sebab itu, kata Rudy, pengkajian dana BOS harus dilakukan agar percepatan rehab beberapa sekolah yang rusak bisa langsung ditangani.
"Dana BOS kita itu kan kurang lebih hampir Rp900 miliar, kalau 20% nya kan cukup besar. Silahkan dikelola oleh pihak sekolah, tetapi kalau plafon copot, apa yang ringan-ringan, tidak harus menunggu usulan dan program dari dinas pendidikan. Jadi sekolah-sekolah bisa langsung menindaklanjutinya," terang dia.
Menurutnya, pembahasan dilakukan awal tahun sebab beberapa waktu lalu telah dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Desa.
Dia juga menambahkan, sesaat lagi akan memasuki bulan suci ramadhan. Dirinya meminta Dinas Ketahanan Pangan (DKP) mencari data wilayah desa mana saja yang masuk dalam kategori banyak masyarakat kurang mampu.
"Gerakan pangan murah laksanakan dari sekarang, dan di tengah-tengah bulan puasa pun GPM kita perbanyak jumlahnya, tapi disisir di beberapa titik lokasi yang memang masyarakatnya banyak tidak mampu. Sehingga pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, pada saat di tengah-tengah puasa, masyarakat tidak ada kenaikan lompatan harga beras, telur, daging ayam. Kita intervensi dari sekarang," pungkasnya.(abl)