Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Anggaran Rp10 Miliar Tak Digunakan Pemkot Bogor Untuk Mengisi Kekosongan Layanan Biskita Transpakuan, Ini Alasannya

Reka Faturachman • Selasa, 7 Januari 2025 | 09:58 WIB
Biskita Transpakuan Kota Bogor.
Biskita Transpakuan Kota Bogor.

RADAR BOGOR - Pemkot Bogor lebih memilih mengerahkan 6 unit Bus Sekolah dan Bus Uncal sebagai pengisi layanan kekosongan Biskita Transpakuan yang diberhentikan sementara oleh Kemenhub.

Meskipun sebenarnya, terdapat anggaran Rp10 miliar yang sudah ditetapkan DPRD Kota Bogor sebagai subsidi untuk operasional (BTS) Biskita Transpakuan, apabila Program Buy The Service dipegang oleh Pemkot Bogor.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi menerangkan, pilihan untuk menggunakan anggaran untuk Biskita Transpakuan itu tidak diambil lantaran Pemkot Bogor terbentur dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

"(Untuk mengambil langkah itu) mesti pakai mekanisme. Secara aturan negara harus melalui mekanisme melalui e-Katalog. Nah sekarang pihak ketiganya sanggup atau tidak?," ujar dia kepada Radar Bogor.

Dirinya berpikir anggaran Rp10 miliar tidak akan bisa disanggupi oleh pihak ketiga karena terlalu kecil. Sementara mereka mesti mempersiapkan banyak hal seperti infrastruktur dan operasional bus.

Hanafi mengakui pilihan tersebut memang memiliki tujuan yang baik. Namun ia melihat langkah atau cara yang diambil salah.

"Kalau tujuannya benar tapi caranya salah, nanti kami berurusan dengan Alat Penegak Hukum (APH). Kami bekerja atas regulasi yang dikeluarkan negeri bukan atas keinginan individu," tekan dia.

Oleh karena itu, Pemkot Bogor akhirnya memutuskan untuk mengerahkan Bus Uncal yang notabene sebagai kendaraan rekreasi, dan Bus Sekolah agar tetap dapat membantu masyarakat yang sudah terbiasa menikmati layanan Biskita Transpakuan.

Sebagai moda transportasi Biskita Transpakuan diselenggarakan melalui Program Buy The Service (BTS) yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Dalam pelaksanaannya, Kemenhub bekerja sama dengan perusahaan swasta sebagai operator program ini. Armada bus dan sopir yang bekerja dalam program ini berada di bawah perusahaan tersebut.

Sejak tanggal 1 Januari 2025 Kemenhub memberhentikan sementara program BTS dengan alasan adanya evaluasi dan trasisi lembaga BPTJ menjadi Direktorat Jendral Integrasi Transportasi Multimoda.

Untuk mengisi kekosongan layanan Biskita Transpakuan, Pemkot Bogor mengerahkan 6 bus transisi yang mulai beroperasi sejak Senin (6/1/2025). (fat)

Editor : Yosep Awaludin
#anggaran #pemkot bogor #biskita tranpakuan