RADAR BOGOR - Skema pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Bogor bakal dikaji ulang.
Pemerintah berencana akan memfokuskan 7,5 persennya untuk penataan infrastruktur jalan.
Pernyataan itu mengemuka usai Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menghadiri Rakor Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Karawang, Kamis 18 September 2025.
Rakor dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan dihadiri 27 kepala daerah.
"Baru saja kami melakukan rakor bersama Gubernur Jawa Barat dengan para kepala daerah se-Jawa Barat tentang prioritas pembangunan infrastruktur yang harus dilaksanakan sebagai prioritas," tutur Dedie.
Dedie menegaskan, angka 7,5 persen penting agar perbaikan jalan benar-benar jadi prioritas.
Pemkot Bogor akan menyesuaikan kebijakan anggaran untuk memenuhi arahan tersebut.
"Itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, nah ini yang coba sedang kita kaji dan jalani supaya memang harapan beliau (Gubernur Jawa Barat) bisa terlaksana," ungkapnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, aturan ini dibuat untuk mempercepat perbaikan jalan.
Keluhan masyarakat soal jalan rusak kerap ia terima, meski status jalan ada di bawah kabupaten atau kota.
"Karena kalau tidak 7,5 persen, tetap saja jalan di Jawa Barat akan tetap rusak," ujarnya.
Dedi menambahkan, kebijakan itu akan diperkuat dengan keputusan gubernur.
Tujuannya agar seluruh daerah punya komitmen yang sama dalam memprioritaskan infrastruktur.
Di Kota Bogor sendiri sudah ada rencana membangun 12 akses jalan baru.
Cita-cita ini tertuang dalam misi Bogor Lancar yang dicanangkan oleh Dedie A Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.(rp1)
Editor : Alpin.