RADAR BOGOR - Skema pelaksanakan Work Form Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor mulai dimatangkan. Langkah ini bagian dari tindak lanjut arahan Pemerinta Pusat.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan kebijakan WFH bertujuan untuk melakukan efisiensi penggunaan BBM yang hingga saat ini masih bergantung dengan impor.
Sudah ada beberapa opsi yang masuk terkait pelaksanaan WFH di Kota Bogor, salah satunya ASN diperkenankan bekerja satu hari di rumah dalam satu pekan.
“Misalnya, satu hari kerja full WFH. Nah, ini kami masih dalam proses finalisasi dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah kita bisa terbitkan,” jelas Dedie.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Dedie mesti menyelaraskan dengan Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 800.1 tahun 2025, aturan ini membahas soal fleksibilitas waktu bekerja ASN.
Di dalam aturan tersebut juga nantinya akan dituangkan SKPD mana saja yang bisa melaksanakan WFH, sebab, tidak semua sektor bisa melaksanakan WFH.
“Tadi kami sudah bahas, untuk SKPD yang memang tidak mungkin melaksanakan pelayanan berupa WFH tentu tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa,” jelas Dedie.
Sejumlah SKPD yang tidak dimungkinkan melaksanakan WFH adalah mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya kelurahan, kebhinamargaan.
“Kemudian juga kesehatan, ya itu mungkin nanti kita secara terbatas lakukan WFH, tetapi untuk yang lain, apabila memungkinkan misalnya dilaksanakan berupa WFH full dengan prioritas-prioritas tertentu, tentu itu yang akan kita implementasikan,” ujar Dedie.
Wali Kota Bogor pun meminta waktu agar pihaknya mematangkan terlebih dahulu terkait skema pelaksanaan WFH bagi ASN dan ia memastikan sebelum April aturannya sudah bisa diterbitkan.
“Arahan pemerintah pusat kan mulai bulan April, ya, 1 April, dan kita masih ada waktu beberapa hari sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” terang Dedie.
Dalam waktu dekat Pemkot Bogor juga turut memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, tujuannya agar implementasi terkait efisiensi bisa dirasakan.
“Iya rencana jangka pendeknya Pemerintah Kota Bogor akan menguatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pelaksanaan WFH ini efisiensinya terlihat, efisiensinya terlihat,” ucapanya.
Warga Kota Bogor diminta untuk tidak cemas terkait kebijakan WFH ini, Dedie pun memberikan garansi skema yang dibuat tidak akan menggganggu pelayanan publik.
“Kami tentu memerlukan sedikit waktu ya, agar implementasinya itu tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(bay)
Editor : Eka Rahmawati