RADAR BOGOR - Longsor yang terjadi di Jalan Raya Cilebut, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor tak kunjung mendapat penanganan. Padahal peristiwa ini terjadi akhir Januari lalu.
Pantauan di lokasi longsor pada, Rabu, 25 Maret 2026, kontruksi Jalan Raya Cilebut Bogor terlihat sudah menggantung. Tanah yang menjadi penahan, terlihat amblas cukup tinggi.
Ruas Jalan Raya Cilebut Bogor ini juga tidak bisa dilalui oleh dua lajur mobil. Kendaraan yang datang dari arah berlawanan, harus rela melintas saling bergantian.
Warga sekitar secara swadaya mengatur arus lalu lintas. Mereka mengaku aktivitas ini dilakukan setiap hari pasca longsor menerjang dua bula lalu.
Warga sekitar Imam mengatakan beberapa waktu lalu sudah ada dua orang dari pemerintah datang. Namun hingga saat ini belum juga ada tindakan.
“Sudah ada waktu itu yang datang dua orang, dia ngeliat-liat kayanya survey doang tapi sampai sekarang belum ada lagi,” kata Imam saat berbincang, Rabu, 25 Maret 2026 pagi.
Kondisi Jalan Raya Cilebut disebut Imam sangat menghawatirkan. Apalagi saat malam hari. Lampu Penerangan Jalan Umum (JPU) di lokasi ini minim.
“Kalau malam yang parah ga ada lampu kan. Paling ini satu di depan PLN. Ini lama-lama kalau didiemin bisa nambah parah,” terang Imam pada Radar Bogor.
Kemacetan di jalan ini tidak terelakan. Apalagi saat hari-hari libur. Imam menyebut sampai ada empat orang yang harus mengatur arus lalu lintas.
“Macet kalau sore. Apalagi saat hari libur sepertu malam Minggu atau hari Minggunya. Karena kan ini jalannya saling bergantian,” terang Imam.
Imam berharap longsor di wilayahnya segera dapat penanganan. Ia meminta agar pemerintah membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) di lokasi ini.
“Iya TPT atau semacam bronjong yang kuat. Dipasang seperti paku bumi. Kalau tidak cepat-cepat ditangani bisa melebar sebelum makan korban,” ujar Imam.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menilai jalan yang longsor mesti segera mendapat penanganan. Kondisinya membahayakan keselamatan.
Aswandi menegaskan penanganan longsor merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka disarankan untuk menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).
“Karena inikan bencana di Provinsi juga bisa dianggarkan dari anggaran BTT tersebut,” jelas Anggota DPRD Dapil Tanah Sareal itu beberapa waktu lalu.
Namun Pemerintah Kota Bogor disebutnya juga tidak bisa lepas tangan. Mereka diminta untuk melakukan koordinasi dengan provinsi agar penanganan bisa cepat dilaksanakan.
“Tugas dinas terkait dalam hal ini PUPR mendorong agar secepatnya dilaksanakan. Mereka harus cepat melakukan koordinasi dengan Provinsi,” tegas Aswandi.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan pihaknya bakal segera mengirimkan surat kepada provinsi untuk segera mendapatkan penanganan.
Jenal berpandangan, dua ruas jalan di Tanah Sareal itu memang menjadi akses vital bagi warganya. Sehingga penanganan mesti cepat dilakukan.
“Kami tentu PUPR dan Perumkim titik yang bukan kewenangan kami dan menjadi ranah provinsi kita surati dan kita kirim,” kata Jenal beberapa waktu lalu.
Pengelola SDA UPTD Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane Dinas SDA Jawa Barat, Yulianti Juhendah, mengatakan saat ini fokus penanganan masih pada pembersihan material longsor di kedua lokasi.
“Untuk saat ini masih dilakukan pembersihan lokasi oleh UPTD PSDA dan PUPR Kota Bogor. Setelah bersih, baru bisa terlihat seberapa parah kerusakannya,” katanya.
Proses pembersihan dan penanganan disebut Yulianti membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jika ingin maksimal maka prosesnya haru sepekan.
“Mudah-mudahan sekitar tiga hari bisa selesai. Tapi maksimal penanganan bisa sampai tujuh hari,” pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga