Ketemu Pimpinan PPJ dan Bank Kota Bogor, DPRD Minta BUMD Segera Jelankan Program Kerja 2026
RADAR BOGOR — Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor, yakni Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) dan Bank Kota Bogor.
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor membahas rencana kerja dan anggaran Tahun 2026, Rabu 7 Januari 2026.
Rapat kerja dihadiri seluruh anggota Komisi II DPRD Kota Bogor serta jajaran manajemen masing-masing BUMD.
Pembahasan difokuskan pada perencanaan program, alokasi anggaran, serta proyeksi kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, mengatakan pembahasan rencana kerja dan anggaran merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Ini penting untuk memastikan BUMD dikelola secara sehat dan profesional.
“Perencanaan harus disusun secara matang dan realistis, agar BUMD mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rifki dalam rapat tersebut.
Dalam pemaparannya, Perumda Pasar Pakuan menyampaikan sejumlah program kerja Tahun 2026, di antaranya pengelolaan dan revitalisasi pasar, peningkatan kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar, serta program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pedagang.
Komisi II DPRD memberikan sejumlah catatan agar setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi rakyat dan dilakukan dengan memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran.
Sementara itu, Bank Kota Bogor memaparkan rencana bisnis dan anggaran Tahun 2026, termasuk strategi penguatan permodalan, peningkatan kualitas layanan perbankan, serta dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komisi II menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan.
Rifki pun menegaskan DPRD meminta seluruh BUMD Kota Bogor untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas, sehingga keberadaan BUMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Komisi II berkomitmen mengawal agar BUMD dikelola secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan PAD,” pungkasnya. (uma)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
