Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perusak Ruang Terbuka Hijau Terancam Sanksi, Pemkot Bogor Revisi Perda RTH

F
Penulis: Fikri Rahmat Utama❯
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat hadir dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor. (Dok. Humas Pemkot Bogor)
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat hadir dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor. (Dok. Humas Pemkot Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Advertisement

Revisi aturan tersebut akan mempertegas perlindungan kawasan hijau, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti merusak keberadaan ruang terbuka hijau.

Usulan perubahan itu disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa, 7 Juli 2026.

Dedie mengatakan, perubahan Perda dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional sekaligus menjawab kebutuhan Kota Bogor dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Menurutnya, keberadaan ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menyediakan ruang publik yang layak bagi masyarakat.

"Perubahan Perda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik yang sehat dan nyaman bagi masyarakat," ujar Dedie.

Salah satu poin penting dalam revisi tersebut yakni penegasan target minimal 30 persen ruang terbuka hijau dari total luas wilayah Kota Bogor. Target itu diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan sehingga keberadaan kawasan hijau tetap terjaga di tengah perkembangan kota.

Selain mempertahankan luasan RTH, revisi Perda juga memperkuat fungsi ruang terbuka hijau dari sisi ekologis, sosial, budaya, estetika, hingga mitigasi bencana.

Pemerintah juga mengatur lebih rinci mekanisme perencanaan, perancangan, pengawasan, dan pengendalian RTH, baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pihak swasta.

Dalam rancangan aturan tersebut juga dimuat ketentuan mengenai sanksi administratif hingga pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kerusakan ruang terbuka hijau.

Dedie berharap perubahan regulasi ini dapat membuat pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

"Dengan adanya perubahan ini, diharapkan penyelenggaraan RTH di Kota Bogor dapat lebih terukur, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tok! Disetuji DPRD, Kota Bogor Kini Resmi Punya Perda Ekonomi Kreatif

Tok! Disetuji DPRD, Kota Bogor Kini Resmi Punya Perda Ekonomi Kreatif

Kota Bogor kini resmi memiliki Perda tentang ekonomi kreatif setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pemkot Bogor Gelar Festival Flona Perdana, Edukasi Pelestarian Alam

Pemkot Bogor Gelar Festival Flona Perdana, Edukasi Pelestarian Alam

Pemkot Bogor menggelar Festival Flora dan Fauna (Flona) di Taman Heulang dan mengedukasi pelestarian alam.

Perda Braille Kota Bogor Diluncurkan Saat HJB ke-544, Kado Spesial untuk Warga Disabilitas  

Perda Braille Kota Bogor Diluncurkan Saat HJB ke-544, Kado Spesial untuk Warga Disabilitas  

Pemkot Bogor mempersembahkan kado spesial buat warga disabilitas di momen HJB ke 544 lewat Perda Braille.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer