Jalan Raya Cilebut Rawan Kecelakaan, Pemkot Bogor Pasang Pagar Railing 10 Meter
RADAR BOGOR – Kerawanan di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, mulai mendapat perhatian serius. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memasang pagar railing di salah satu titik yang dinilai rawan kecelakaan.
Pemasangan pagar tersebut dilakukan di Jalan Raya Cilebut Bogor yang sebelumnya sempat terjadi insiden kendaraan terperosok. Sebelum pagar permanen dipasang, warga setempat diketahui telah memasang pagar berbahan bambu sebagai pengaman sementara.
Pantauan di Jalan Raya Cilebut Bogor, pagar railing dipasang di sisi kiri jalan dari arah Jalan Soleh Iskandar. Pengerjaan pagar sepanjang sekitar 10 meter itu ditargetkan rampung pada Kamis, 3 September 2026.
Baca Juga: BPNT Cair Rp600 Ribu, Ini Jadwal dan Cara Cek Bansos Tahap 3 2026
Sejumlah petugas terlihat sibuk melakukan pengerjaan dengan mengenakan pakaian berwarna oranye.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, mengatakan pagar railing telah mulai dipasang sejak Selasa, 1 September 2026. Pemasangan tersebut menggunakan anggaran pemeliharaan.
“Pakai pemeliharaan. Kan ada seperti guardrail atau pagar yang bekas di Batutulis, tidak terpakai, jadi dialihkan ke sana saja,” ujar Esti kepada Radar Bogor.
Menurutnya, pemasangan pagar railing merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Keberadaan pembatas jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan sekaligus mencegah kendaraan keluar dari jalur.
“Pokoknya intinya pengamanan, maka kami pasang sistem pembatas untuk mencegah kendaraan keluar jalur,” kata Esti, Rabu, 3 September 2026 sore.
Bakal Dipasang di Sejumlah Titik
Esti menyebut pemasangan pagar railing tidak hanya dilakukan di satu lokasi. Dinas PUPR Kota Bogor berencana menambah pembatas di sejumlah titik lain sepanjang Jalan Raya Cilebut yang dinilai membutuhkan pengamanan.
Baca Juga: Up2Date Signature Bogor Hadir dengan Konsep Baru, Ada Area Kids Friendly dan Private Wedding
Pemkot Bogor juga membuka peluang berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain apabila titik yang membutuhkan pengamanan berada di luar kewenangan Dinas PUPR.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
