DPRD Kota Bogor Soroti Data Pembebasan Lahan R3, Minta Pemkot Duduk Bersama Warga

RADAR BOGOR - DPRD Kota Bogor menyoroti persoalan pembebasan lahan dalam pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3). Data pembebasan lahan disebut masih belum sinkron dengan kondisi di lapangan.

Anggota DPRD Kota Bogor dari daerah pemilihan Bogor Timur dan Tengah, Eka Wardana, mengatakan pembangunan R3 saat ini tetap berjalan. Pelaksanaan kegiatan di lapangan terus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat pemerintah.

Namun, dia menilai masih ada sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, terutama terkait kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam proses pembebasan lahan.

“Hanya yang saya sayangkan hari ini, beberapa hal yang memang belum terselesaikan antara yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor dalam hal pembebasan masih menyisakan permasalahan,” kata Eka.

Baca Juga: Taman Corat-Coret Kota Bogor Tak Lagi Estetik, Dedie Rachim Ajak Seniman Grafiti Kembali Berkarya

Eka mendorong Pemkot Bogor mempertemukan seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Menurut dia, DPRD juga siap memfasilitasi pertemuan agar perbedaan data dan persoalan pembebasan lahan dapat diselesaikan bersama.

Dia menyebut ketidaksinkronan data terlihat dari adanya perbedaan antara nama dalam data dengan kondisi fisik di lapangan. Hal itu diketahui setelah pengadilan melakukan konstatering untuk mencocokkan data.

“Kemarin itu kan pengadilan sempat ke sana, konstatering, penyamaan data. Ternyata banyak data yang tidak valid, yang berbeda-beda nama,” ujarnya.

Eka mengaku telah beberapa kali turun langsung menemui warga terdampak. Dari hasil penelusuran tersebut, dia menemukan adanya ketidaksinkronan data pembebasan lahan.

Karena itu, dia menilai penyelesaian tidak bisa dilakukan secara terpisah. Lurah, camat, Dinas PUPR sebagai pelaksana kegiatan, serta pihak-pihak yang lahannya terdampak perlu duduk bersama.

“Tidak mungkin versi A, versi B, terus bicara masing-masing. Duduk bersama. Mulai dari aparatur yang di wilayah, lurah, camat, PUPR sebagai pelaksana kegiatan, dengan para pihak yang hari ini juga belum terselesaikan permasalahannya,” jelas Eka.