Harga Beras SPHP Sesuai HET, Pemerintah Batasi Pembelian Maksimal 25 Kilogram

RADAR BOGOR — Pemerintah memastikan harga beras SPHP tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) tanpa kenaikan.
Di saat yang sama, pembatasan pembelian beras SPHP diberlakukan untuk menjaga distribusi tetap tepat sasaran dan mencegah praktik yang tidak wajar di pasar.
Berdasarkan informasi melalui Website @badanpangan.go.id, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa beras SPHP berfungsi sebagai instrumen penyeimbang harga, sehingga tidak mengalami penyesuaian harga.
Baca Juga: Perjuangan Mantri Perempuan BRI di Kei Besar: Menembus Medan Ekstrem Demi Akses Keuangan Warga 3T
Ia menilai kualitas beras SPHP saat ini juga terjaga dengan baik seiring dukungan faktor produksi seperti pupuk dan irigasi.
Berdasarkan data Bapanas, realisasi penyaluran beras SPHP sepanjang Maret 2026 mencapai 70,01 ribu ton.
Sementara hingga 23 April, realisasi telah menyentuh 69,85 ribu ton atau hampir menyamai capaian bulan sebelumnya.
Baca Juga: Kabar Gembira! Bank BSI Tercepat Cairkan Bansos PKH BPNT, Data Bayar Sudah Keluar di SIKS-NG
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mengantisipasi kendala teknis seperti ketersediaan kemasan.
Bapanas bersama Perum Bulog mempertimbangkan penggunaan stok kemasan lama dengan catatan seluruh informasi pada kemasan tetap sesuai dengan isi produk serta diawasi secara ketat.
Terkait kebijakan pembatasan pembelian, pemerintah menetapkan batas maksimal 25 kilogram per konsumen.
Ketentuan ini diberlakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, seperti pembelian dalam jumlah besar yang kemudian dikemas ulang dan dijual kembali dengan merek berbeda.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


