RADAR BOGOR - Setiap kali musim kemarau menyapa, langit di beberapa wilayah Indonesia kerap kembali diselimuti kabut asap.
Tindakan penanganan tahunan berupa operasi pemadaman darurat, pengerahan helikopter water bombing, hingga mobilisasi ribuan petugas seolah menjadi tontonan yang dianggap wajar.
Padahal, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu bentuk gangguan ekologis yang paling kompleks dalam tata kelola lingkungan kita.
Petaka ini tidak sekadar menyebabkan hilangnya tutupan lahan dan degradasi ekosistem, tetapi juga merusak keseimbangan hidrologi, mengancam keanekaragaman hayati, menurunkan produktivitas lahan, hingga membahayakan kesehatan masyarakat dan memicu lonjakan emisi gas rumah kaca.
Rantai dampak yang destruktif ini jelas menjadikan karhutla sebagai isu strategis yang mengancam ketahanan lingkungan hidup serta target pencapaian penurunan emisi nasional.
Namun, mari kita mengevaluasi cara kita merespons krisis ini secara jujur. Selama lebih dari dua dekade, pendekatan pengendalian karhutla di Indonesia nyaris sepenuhnya didominasi oleh paradigma pengurangan risiko kebakaran (fire risk reduction).
Baca Juga: Kekeringan Landa 32 Kecamatan di Kabupaten Bogor, 268 Ribu Lebih Jiwa Terdampak
Mengibaratkan ekosistem sebagai tubuh manusia, kita terus-menerus mencekoki "pasien" dengan obat penurun panas setiap kali ia demam, namun abai memperbaiki "sistem imunnya".
Kita sibuk memadamkan api, tetapi lupa merawat bentang alamnya.
Kini, sudah saatnya paradigma tersebut digeser.
Pengendalian yang hanya berfokus pada pemadaman atau respons darurat terbukti melelahkan dan tidak menyentuh akar persoalan.
Kebijakan nasional harus segera bertransformasi menuju konsep ketahanan lanskap (landscape resilience), sebuah paradigma yang menempatkan bentang alam sebagai sistem sosial-ekologis.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
